Berita Terkini

Bondowoso (09/03/2023) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Kamis (09/03/2023). Rapat koordinasi kembali diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Bondowoso dengan diikuti oleh stakeholder penyelenggara pemilihan dan pengamanan pemilihan. Stakeholder dimaksud diantaranya adalah KPU, Bawaslu, Kepolisian dan TNI serta beberapa instansi internal di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso.   Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala BP4D Kabupaten Bondowoso, Dra. Hj. Farida, M.Si. Jika dalam rapat koordinasi sebelumnya, fokus pembahasan lebih kepada sinkronisasi, maka dalam rapat koordinasi saat ini dijelaskan oleh Farida bahwa tujuan utamanya adalah menghimpun usulan besaran anggaran dari masing-masing instansi pelaksana pemilihan, yakni KPU dan Bawaslu serta pihak keamanan, yakni Kepolisian dan TNI. Farida juga membacakan satu persatu besaran usulan dari masing-masing instansi tersebut disertai dengan permintaan penjelasan beberapa hal yang sekiranya perlu untuk dilakukan klarifikasi.   Pada bagian yang lain, Asisten Pemerintahan, Mahfud Junaedi, S.Sos., M.Si, juga memberikan beberapa catatan kesepakatan terkait usulan anggaran yang masuk. Seperti misalnya adalah persepsi terkait pelaksanaan pemilihan dalam situasi pandemi ataupun endemi. Mahfud juga meminta klarifikasi kepada KPU Kabupaten Bondowoso, apakah anggaran yang sudah diajukan tersebut berada dalam persepsi pandemi atau endemi. Mahfud memberikan penekanan kepada bagian keuangan agar usulan tersebut selanjutnya dibahas dalam tim anggaran, untuk selanjutnya kemudian usulan tersebut akan disetujui atau ada pengurangan.   Sementara itu, KPU Kabupatenm Bondowoso menanggapi permintaan Mahfud dengan memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan pemilihan dilakukan dalam persepsi situasi normal. Penghitungan jumlah TPS masih menggunakan jumlah sebagaimana pemilihantahun 2018, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah TPS disusun dalam situasi normal. (mipa)

Jember (9/3/2023) - Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Bondowoso, Sunfi Fahlawati, menghadiri pertemuan singkat dengan kepala RRI Jember yang juga dihadiri Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro, Kamis (9/3/2023), bertempat di Aula Rapat Lantai II LPP RRI Jember. Selain KPU Bondowoso, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh KPU Lumajang dan KPU Jember. Dalam pertemuan singkat tersebut membahas kerjasama konten penyiaran informasi Pemilu Tahun 2024 yang saat ini tahapannya sedang berlangsung. Pada kesempatan tersebut, Kepala RRI Jember, Yuliana Marta Doky, menyampaikan kesiapannya dalam dalam menerima informasi terkait tahapan Pemilu 2024 karena menurutnya RRI merupakan media netral yang siap menerima informasi baik dari KPU maupun Bawaslu. Ia juga menyampaikan bahwa RRI memiliki beberapa program mulai dari Desk Pemilu, Gerakan Cerdas Memilih yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia. Marta juga menjelaskan bahwa untuk sementara ini RRI Jember sudah melakukan MoU dengan KPU Bondowoso dan nantinya juga akan menjalin MoU dengan bebrapa KPU, KPU Jember, Banyuwangi, dan Lumajang. Sementara itu Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Gogot Cahyo Baskoro, menyampaikan bahwa KPU di daerah akan meneruskan alur kerjasama yang telah dibangun dan sinergi dari KPU Pusat dengan RRI. Selain itu, Gogot juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan RRI untuk bersinergi dan memberikan ruang untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait tahapan Pemilu 2024. (fiq)

Bondowoso (09/03/2023) - Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso, Heniwati, menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Implementasi Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 pada Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Kamis (09/03/2023). Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso di Hotel Palm Bondowoso.  Pada kesempatan tersebut hadir menjadi peserta Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Staf Hukum serta Staf SDM Panwascam se-Kabupaten Bondowoso. Dalam paparannya, Heniwati menjelaskan tahapan Verifikasi Faktual terhadap dukungan Bakal Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2024. Selain itu, Heniwati juga menyampaikan beberapa mekanisme Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU. Ia menjelaskan Verifikasi Faktual dilakukan dengan cara mendatangi dan menemui secara langsung pendukung dengan membawa formulir Model LK.Verfak.Pendukung.DPD-PPS yang kemudian dilakukan verifikasi dan pencocokan data dengan KTP-el atau KK pendukung.  Kemudian dalam sesi tanya jawab, Heniwati menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan dari Panwascam terkait kondisi di lapangan pada saat pelaksaan Verifikasi Faktual. Ia menjelaskan bahwasannya petugas yang melakukan Verfak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, sehingga bagaimana Pengawas bersinergi dengan KPU dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap proses Verfak tersebut. (fiq)

Bondowoso (04/03/2023) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan Pemilu Tahun 2024 kepada PPK Se-Kabupaten Bondowoso, Sabtu (04/03/2023). Kegiatan dilaksanakan di Desa Wisata Tirta Agung Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumber Wringin dengan mengundang Ketua PPK dan Anggota PPK Bagian Sosdiklih, SDM dan Parmas Se-Kabupaten Bondowoso.   Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada PPK terkait dengan materi kehumasan. Bagaimana kemudian PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten Bondowoso mampu melaksanakan prinsip-prinsip kehumasan dengan baik. Kegiatan bimbingan teknis dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Bondowoso, Junaidi. Dalam sambutannya, Junaidi menyampaikan bahwa suasana kegiatan bagian parmas seringkali berbeda dengan bagian yang lain. Hal ini karena terdapat tugas khusus bagi bagian keparmasan untuk mampu menyampaikan dan mensosialisasi kegiatan tahapan pemilu kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Oleh karena itulah maka pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di tempat yang semi terbuka, sehingga mampu membuka kreatifitas bagi bagian keparmasan dalam menjalankan tugasnya.   Selepas kegiatan bimbingan teknis dibuka oleh Ketua KPU, kegiatan selanjutnya adalah penyampaikan materi kehumasan oleh Anggota KPU Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas, Sunfi Fahlawati. Sunfi menyampaikan beberapa hal dasar terkait public relation. Termasuk didalamnya adalah teknis berbicara di depan publik. Selain itu, Sunfi juga menyampaikan beberaoa kebijakan prinsip yang selama ini selama ini dijalankan di KPU secara hierarkis. Misalnya adalah terkait pengeleloaan media sosial KPU beserta dengan template yang harus digunakan sebagaimana surat edaran dari KPU RI.   Selain penyampaian materi sebagaimana tersebut diatas, terdapat agenda evaluasi pengelolaan media sosial oleh PPK, PPS dan Pantarlih sepanjang bulan Januari dan Februari 2023. Sebelumnya PPK diminta untuk menginstruksikan kepada PPS dan Pantarlih untuk secara aktif melaksanakan sosialisasi melalui media sosial. Bagian akhir kegiatan bimbingan teknis diisi dengan penyampaian informasi terkait program jaminan kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso. (mipa)

Bondowoso (03/03/2023) – Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso, Sunfi Fahlawati, menghadiri undangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso dalam acara webinar dengan tema “Pemberdayaan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Guna Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Aman dan Damai” , dilaksanakan di Command Center Kabupaten Bondowoso, Jum’at (03/03).   Seperti yang kita ketahui bahwa forum pembauran kebangsaan (FPK) merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembagkan pembauran kebangsaa tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis yang ada dalam kerangka NKRI.   Pada kesempatan tersebut orang nomor 1 (satu) Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, menyampaikan beberapa arahan yang disampaikan melalui daring. Selain itu, Anggota KPU RI, M. Afifuddin juga menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mencegah konflik berlatar belakang sara guna mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan damai. Kemudian Bawaslu Republik Indonesia juga memaparkan peran Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang Aman dan Damai diantaranya konsep pencegahan dan penindakan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam proses tahapan Pemilu. (fiq)

Bondowoso (03/03/2023) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso, Jum’at (03/03/2023). Kegiatan rapat koordinasi diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Bondowoso. Bertempat di ruang rapat Kantor BP4D Kabupaten Bondowoso, kegiatan diikuti beberapa stakeholder terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024.   Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala BP4D Kabupaten Bondowoso, Dra. Hj. Farida, M.Si. Salah satu tujuan rapat koordinasi adalah dalam rangka singkronisasi perencanaan anggaran pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Terkait dengan anggaran KPU Bondowoso, Farida menjelaskan bahwa harus ada penyesuaian standart honorarium dengan mengikuti standart honorarium yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan.   Selanjutnya, Asisten Pemerintahan, Mahfud Junaedi, S.Sos., M.Si, hadir dan memberikan beberapa arahan terkait dengan perencanaan anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024. Diantaranya adalah pencermatan terkait penganggaran covid. Junaedi meminta KPU Kabupaten Bondowoso agar mencermati betul serta melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota sekitar sehubungan dengan standarisasi penganggaran covid.   Hadir mewakili KPU Kabupaten Bondowoso adalah Sekretaris, Toidin, dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Mohammad Ilyas PA. Toidin dalam forum rapat koordinasi tersebut menyampaikan terkait potensi kenaikan jumlah anggaran dari jumlah terakhir yang dicermati oleh Pemerintah Daerah Bondowoso karena penyesuaian standart honorarium yang harus mengikuti standart dari Kementerian Keuangan. (mipa)