Berita Terkini

Bondowoso (1/06/2023) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso melaksanakan Pelantikan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kladi Kecamatan Cermee dan Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua KPU Bondowoso, Anggota Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Divisi Hukum dan Pengawasan serta Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso. Pelantikan tersebut juga turut mengundang Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk menyaksikan pelantikan tersebut. Kegiatan diawali dengan pengambilan sumpah janji anggota PPS terlantik kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah janji dan pakta integritas. Pelantikan dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Bondowoso, Junaidi, dan sebagai saksi Anggota KPU Kabupaten Bondowoso, Sunfi Fahlawati dan Amirudin Makruf. Di akhir acara ketua KPU menyampaikan kepada PPS yang baru saja dilantik aga dapat menjalankan amanah dan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku serta dapat langsung berbaur dan bersinergi dengan PPK dan PPS yang ada di wilayah kerjanya.(Alv)

Bondowoso (01/06/2023) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso melaksanakan upacara pada hari Kamis, 1 Juni 2023 dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang diikuti oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, Kasubbag dan jajaran Kesekretariatan KPU Bondowoso. Ketua KPU Bondowoso, Junaidi membacakan Amanat Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, “Mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan keseharian kita. Semoga melalui Peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2023 ini dapat lebih meningkatkan kinerja, membuat prestasi, membuat terobosan, dan menumbuhkan pembaharuan di Tahun 2023 dan di tahun-tahun yang akan datang” ucapnya dengan tegas Kemudian diakhir penyampaian amanat inspektur upacara, ia memberi arahan kepada seluruh staf KPU Bondowoso untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan Tahapan Pemilu 2024. Acara dimulai pada pukul 08.00 WIB di halam Kantor KPU Jl. Mastrip KM. 3 Kembang Bondowoso dan berlangsung dengan Khidmat. (Dy)

Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Kebutuhan Logistik dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 Bondowoso – Sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1324/PP.08.1-SD/06/2023 tanggal 3 Mei 2023, KPU Provinsi Jawa Timur terus berupaya sukseskan Pemilu 2024, salah satu diantaranya adalah kegiatan  Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Kebutuhan Logistik dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan secara daring/zoom meeting  pada Selasa, 30 Mei 2023. Rapat Koordinasi tersebut guna untuk mewujudkan suksesnya Pemilu Tahun 2024, Perencanaan logistik yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu serta tepat sasaran, hal tersebut harus dipenuhi oleh setiap Satker KPU. Rakor yang dihadiri oleh  Sekretaris,Toidin,  Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) KPU Bondowoso, Adiets Nurhasanah tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris, Kasubbag KUL dan PPKom KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Timur. Dari hasil Rapat Koordinasi tersebut, KPU Kabupaten Bondowoso telah berkoordinasi dengan Pihak Bulog Bondowoso untuk dapat mendukung suksesnya Pemilu 2024 mengenai penyiapan gudang logistik serta beberapa pihak lainnya untuk menyempurnakan data rencana kebutuhan dan biaya logistik Pemilu Tahun 2024.(Dy)

BONDOWOSO (05/23). KPU Bondowoso ikuti Sosialisasi Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh KPU RI melalui Zoom Meeting dengan dihadiri oleh Kepala Subbagian yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Negara pada KPU di Seluruh Indonesia.  Ikut hadir dalam acara Toidin selaku Sekretaris, Adiets Nurhasanah selaku Kasubbag yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Negara dan Alfian Firmansyah selaku Operator Barang Milik Negara. Berdasarkan PMK.97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, Pemerintah, Kementerian dan Lembaga akan mengasuransikan Barang Milik Negara yang di beli dan diperoleh berdasarkan APBN atau perolehan lainnya yang sah. “Untuk sementara ini yang bisa diajukan asuransinya itu hanya berupa bangunan atau gedung kantor saja, tapi nanti pasti ada perkembangan juga terkait perluasan objek pengasuransian berupa barang – barang yang lainnya”. Ujar Moko selaku narasumber dalam acara tersebut. Pengasuransian BMN ini juga didasari dari fakta yang sering kali terjadi di Negara Indonesia, salah satunya adalah rawan sekali terjadi akan berbagai macam bencana alam, serta terbatasnya kemampuan Negara dalam pembiayaan untuk bencana alam tersebut. Moko juga menjelaskan terkait resiko – risiko pengecualian dalam ABMN diantaranya adalah radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir, bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya, tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya atau pihak lain atas perintah Tertanggung dan penghentian pekerjaan baik seluruhnya atau sebagian. Fian

Bondowoso-KPPN Bondowoso menyelenggarakan Sosialisasi PMK 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran  (SKPP) secara Elektronik kegiatan dihadiri oleh Para Kuasa Pengguna Anggaran dan Petugas Pengelolaan Anggaran dan Petugas Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) masing-masing satuan kerja lingkup KPPN Bondowoso. Materi terkait proses bisnis SKPP elektronik disampaikan oleh narasumber dari KPPN Bondowoso. Dijelaskan beberapa hal meliputi alur penerbitan dan pengesahan SKPP, percepatan penerbitan SKPP, ralat atau pembatalan SKPP, serta terkait monev dan ketentuan lain-lain. Dilanjutkan juga simulasi langkah-langkah pembuatan SKPP Elektronik meliputi pengaturan nomor dan pejabat serta pembuatan konsep SKPP lalu persetujuan SKPP pada user KPA. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan satuan kerja lebih memahami dan menjadikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2022 sebagai pedoman dalam pembuatan SKPP kedepannya. Dalam penerapannya KPPN Bondowoso akan terus melakukan pendampingan dalam hal terdapat kendala yang dihadapi satuan kerja. Selain hal tersebut. KPPN Bondowoso Fasilitasi Bazar UMKM yang memasarkan produk lokal Bondowoso salah satunya untuk meningkatkan para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bondowoso, semua peserta dipersilahkan berbelanja dengan dilayani dengan baik. Sebagai Mitra Kerja KPPN Bondowoso, KPU turut terundang dan dihadiri Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Toidin dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Adiets Nurhasanah. Dy

Jakarta (27/02/2023) – Dalam rangka mempersiapkan proses verifikasi administrasi bakal calon, KPU Bondowoso secara serius mengikuti pendalaman materi terkait penggunaan Silon, Sabtu (27/05/2023). Sebagaimana diketahui bahwa Silon merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses verifikasi administrasi bakal calon dalam tahap pencalonan.   Masuk dalam agenda hari kedua Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pelaksanaan Vermin Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Penggunaan Silon, KPU Bondowoso mengikuti 2 kelas, yakni kelas Kebijakan terkait Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pengenalan Silon DPR dan kelas Penggunaan Silon dalam Pelaksanaan Verifikasi Administrasi.   Dalam kelas Penggunaan Silon dalam Pelaksanaan Verifikasi Administrasi, Kasubbag Teknis Provinsi dan Admin Silon Provinsi memberikan arahan-arahan teknis terkait penggunaan Silon. Setidaknya terdapat 3 hal dalam proses verifikasi administrasi, yakni analisa kegandaan, verifikasi administrasi dokumen bakal calon dan generate serta unggah berita acara.   Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso nantinya akan melaksanakan verifikasi administrasi sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil verifikasi dan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023, partai politik dapat melakukan perbaikan dokumen bakal calon. (mipa)