Berita Terkini

Bondowoso, 23 Mei 2024 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso turut ambil bagian dalam kegiatan Pembekalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI secara daring melalui platform Zoom, Kamis pagi (23/5). Kegiatan nasional ini diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sebanyak 8 orang calon PPPK dari Sekretariat KPU Kabupaten Bondowoso mengikuti pembekalan secara kolektif dari Ruang Aula Kantor KPU Bondowoso. Kegiatan ini merupakan tahapan penting sebelum para calon PPPK secara resmi dilantik dan menjalankan tugas sebagai bagian dari ASN non-PNS di lingkungan KPU. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU RI, Yuli Hertaty, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada calon PPPK tentang hak, kewajiban, serta nilai-nilai dasar ASN yang harus dipegang teguh. “PPPK harus mampu menunjukkan kinerja profesional dengan menjunjung tinggi nilai integritas, akuntabilitas, dan loyalitas terhadap institusi. Mereka adalah garda depan yang ikut menjaga kepercayaan publik terhadap KPU,” tegas Yuli Hertaty. Selain itu, Kepala Biro SDM Badan Kepegawaian Negara (BKN), Diah Kusuma Ismuwardani, turut hadir sebagai narasumber dan menekankan pentingnya peran PPPK dalam reformasi birokrasi, terutama pada aspek pelayanan publik. “PPPK memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang setara dengan ASN lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap PPPK untuk memahami regulasi kepegawaian serta memiliki komitmen terhadap etika profesi dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Diah. Menurut Diah, keberadaan PPPK di lingkungan KPU menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola kelembagaan secara nasional, termasuk dalam menyukseskan agenda-agenda demokrasi seperti Pilkada Serentak 2024. Kegiatan pembekalan berlangsung lancar dan interaktif, diakhiri dengan sesi tanya jawab yang dimanfaatkan peserta untuk memperdalam pemahaman terkait aspek teknis dan administratif ke-PPPK-an. (qorin/ndi)

Bondowoso — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 pada Senin pagi, 20 Mei 2025. Upacara berlangsung khidmat di halaman Kantor KPU Bondowoso dan diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU, seluruh jajaran sekretariat serta staf. Sekretaris KPU Bondowoso, Toidin, S.IP., M.Si. selaku pembina upacara membacakan amanat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid. Dalam sambutannya, Menteri Meutya menekankan bahwa kebangkitan besar suatu bangsa dibangun dari fondasi-fondasi sederhana: kehidupan yang tenang, perut yang kenyang, dan hati yang lapang. “Kebangkitan yang kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh secara perlahan, berakar kuat dalam nilai-nilai kemanusiaan, serta membuahkan keadilan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan bersama oleh seluruh elemen masyarakat,” kutip Toidin dari amanat Menteri. Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat”. Tema ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan gotong royong adalah kunci dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di tengah berbagai tantangan zaman. Rangkaian upacara juga diisi dengan menyanyikan lagu-lagu nasional seperti Bagimu Negeri dan Satu Nusa Satu Bangsa, yang turut membangkitkan semangat kebangsaan peserta. Upacara ditutup dengan doa bersama, sebagai bentuk harapan agar bangsa Indonesia senantiasa diberikan kekuatan, persatuan, dan kemajuan yang berkeadilan serta berkelanjutan. (Qorin/Ndi)

Bondowoso – Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas dan SDM) KPU Kabupaten Bondowoso, Mohamad Makhsun, menghadiri undangan dari MTs Negeri 1 Bondowoso sebagai narasumber dalam kegiatan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIM, Kamis (15/5/2025). Kegiatan yang berlangsung di Jalan KHR As’ad Samsul Arifin, Traktakan, Wonosari tersebut bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada para siswa melalui simulasi pemilihan yang menyerupai Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam paparannya, Mohamad Makhsun menjelaskan secara rinci proses dan tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ia juga membimbing para siswa bagaimana menjadi pemilih yang cerdas serta memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak dan program kerja yang ditawarkan. “Melalui kegiatan ini, kami ingin mengenalkan proses demokrasi sejak dini. Pemilihan Ketua OSIM bukan sekadar formalitas, tetapi juga menjadi media pendidikan politik yang efektif bagi generasi muda,” ujar Makhsun. Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas-asas Pemilu yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil) dalam setiap proses pemilihan, termasuk di lingkungan sekolah. “Meskipun masih dalam lingkup sekolah, penting bagi para siswa untuk belajar memilih dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini adalah bagian dari pendidikan karakter dan pembelajaran demokrasi yang konkret,” tambahnya. Kehadiran KPU Bondowoso dalam kegiatan ini disambut antusias oleh siswa dan guru. Diharapkan kegiatan seperti ini mampu membentuk generasi muda yang sadar akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi sejak dini. (Qorin/Ndi)

Bondowoso – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menerima sejumlah siswa dari MAN Bondowoso yang akan melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan Komputer (PKLK) pada Rabu (7/5/2025). PKLK merupakan program tahunan dari MAN Bondowoso yang bertujuan untuk melatih siswa memahami dunia kerja secara langsung. Dalam program ini, para siswa ditempatkan di berbagai lembaga, salah satunya adalah KPU Kabupaten Bondowoso. Siswa-siswi yang berjumlah 10 orang ini akan melakukan program praktik kerja selama 1 bulan kedapan. Abd Aziz, selaku pembimbing siswa MAN Bondowoso, menyampaikan apresiasinya kepada KPU Bondowoso atas kesempatan yang diberikan kepada para siswa. "Saya merasa bangga dan bersyukur bisa mengantarkan peserta didik dari MAN Bondowoso dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan di KPU Bondowoso. Kegiatan ini bukan hanya tentang mengenalkan dunia kerja, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, dan etika profesional yang akan sangat berguna bagi masa depan mereka," ujar Abd Aziz. "Melalui bimbingan langsung dari para pegawai KPU, anak-anak belajar banyak hal baru, khususnya dalam pengelolaan data, sistem informasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi. Ini sejalan dengan kompetensi program kegiatan Praktek Kerja Lapangan komputer yang mereka ikuti di madrasah. Terima kasih kepada KPU Bondowoso atas kepercayaannya menerima dan membimbing siswa kami dengan penuh kesabaran dan profesionalisme," lanjutnya. Sementara itu, Mohamad Makhsun, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Bondowoso, berharap kehadiran siswa PKLK ini dapat memberikan pengalaman berharga dan mendorong pengembangan diri. “Kami berharap para siswa dapat mengembangkan diri dan belajar bagaimana menjadi pekerja yang baik melalui pengalaman langsung di lingkungan kerja, khususnya di KPU," ungkap Makhsun. Program ini diharapkan menjadi bekal awal bagi para siswa dalam menghadapi dunia kerja di masa mendatang dengan lebih siap dan profesional. (Qorin/Ndi)

Bondowoso — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Senin hingga Selasa, 28–29 April 2025, bertempat di Grand Padis Hotel Bondowoso. Acara dibuka oleh Habib M. Rohan, Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Hukum dan Pengawasan. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya implementasi SPIP sebagai fondasi dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang baik, sekaligus mendukung integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu. "SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen penting dalam memastikan proses kerja di lingkungan KPU berlangsung secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya. Bimtek ini diikuti oleh jajaran sekretariat KPU Bondowoso dan menghadirkan narasumber utama Yulyani Dewi, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Timur. Dalam paparannya, Yulyani Dewi menyampaikan materi seputar prinsip dasar SPIP, mekanisme pelaporan Kartu Kendali SPIP bulanan, serta penyusunan Laporan Implementasi SPIP semesteran. Ia juga menjelaskan dasar hukum pelaksanaan SPIP, merujuk pada Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023 dan Surat Dinas Sekjen KPU Nomor 804 tertanggal 7 Maret 2025. Menurutnya, pelaporan yang berkualitas menjadi kunci dalam mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, serta sebagai bahan evaluasi berkala dalam penguatan pengendalian internal. Dengan dilaksanakannya bimtek ini, KPU Bondowoso diharapkan semakin siap dalam mengelola proses kerja yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance, sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Bondowoso — Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, Nur Salam, melakukan monitoring terhadap proses pengisian Indeks Partisipasi Pilkada Tahun 2024 di KPU Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 29 April 2025, di Kantor KPU Kabupaten Bondowoso, Jalan Mastrip Km 3, Kembang, Bondowoso. Dalam arahannya, Nur Salam menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama antardivisi di lingkungan KPU agar pengisian indeks partisipasi dapat dilaksanakan secara optimal, akurat, dan sesuai prosedur. Ia menyampaikan bahwa indeks partisipasi merupakan instrumen penting untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan. "Indeks partisipasi akan menjadi dasar dalam membangun dan memperkuat database kepemiluan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat untuk perencanaan strategi ke depan dan berkontribusi pada penguatan demokrasi," ujar Salam. Selain itu, Salam juga menyoroti pentingnya peran KPU dalam masa di luar tahapan Pemilu dan Pilkada. Ia menyampaikan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan, seperti edukasi pemilih, penguatan relasi dengan masyarakat, serta peningkatan literasi demokrasi melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya. "Upaya-upaya di luar tahapan ini sangat penting untuk menjaga keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi tidak dibangun secara instan, tetapi melalui proses panjang dan konsisten yang dilakukan sepanjang waktu, bukan hanya menjelang pemungutan suara," tambahnya. Monitoring ini menjadi bagian dari komitmen KPU untuk memastikan setiap tahapan Pilkada, termasuk pengumpulan dan pemanfaatan data partisipasi, berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi. (ndi)