Berita Terkini

Surabaya (17/08/2024) – Menjelang hari pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Agustus 2024 besok, KPU Kabupaten Bondowoso terus mematangkan persiapan proses pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan. Hal ini diwujudkan dengan menghadiri Rapat Koordinasi Pemeriksaan Kesehatan dan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur di Swiss Bel-in Hotel Darmo Surabaya, 16 – 18 Agustus 2024. Kegiatan dibuka oleh Anggota KPU Divisi Rendatin, Insan Qoriawan, mewakili Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Insan Qoriawan dalam sambutannya menekankan pentingnya tahapan pencalonan sehingga perlu adanya pemahaman dan persepsi yang sama antara pihak penyelenggara, peserta serta instansi terkait yang berwenang mengeluarkan dokumen. Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari, dimulai pada hari pertama dengan pemaparan materi dari beberapa instansi yang terkait dengan penerbitan dokumen persyaratan bakal calon dalam proses pencalonan. Diantaranya adalah Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur, Pengadilan Negeri Surabaya, Dinas Kesehatan Provinsi jawa Timur, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya.  Memasuki hari kedua, rapat koordinasi dilanjutkan dengan arahan yang disampaikan oleh pimpinan, diantaranya adalah Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Anggota KPU Provinsi Jawa Timur dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur. Salam arahannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Aang Khunaifi, menyampaikan bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan arahan yang disampaikan KPU RI dalam rapat koordinasi nasional. KPU Kabupaten/Kota harus menerima dan menselebrasikan pendaftaran bakal calon dikemas sedemikian rupa dan seistimewa mungkin, mengingat bakal pasangan calon adalah calon pemimpin di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, Aang Khunaifi juga berpesan agar selalu berkomunikasi dengan penghubung partai politik. “Silakan berkomunikasi dengan penghubung/LO masing-masing partai politik sehingga proses pendaftaran tidak menyisakan masalah, sampaikan detail teknis yang harus dilaksanakan oleh partai politik”, lanjut Aang Khuanifi. Aang Khunaifi berharap insiden-insiden kecil dalam proses pendaftaran mampu diatas oleh KPU Kabupaten/Kota masing-masing. (mipa)

Bondowoso  - Plh Ketua KPU Kabupaten Bondowoso, Moh. Andri Yulianto, bersama Sekretaris KPU, Toidin, dan beberapa staf serta Ketua PPK se-Kabupaten Bondowoso menghadiri simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang digelar di depan Pendopo Bupati Bondowoso, Jumat (16/8/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mengamankan seluruh rangkaian tahapan Pilkada Serentak tahun 2024. Simulasi yang melibatkan Kapolres, Dandim 0822, jajaran Forkopimda, Bawaslu, dan Pimpinan Partai Politik ini dirancang untuk melatih kesiapsiagaan petugas keamanan, baik dari kepolisian maupun TNI, dalam menjaga kondusifitas selama pelaksanaan Pilkada. Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan Deklarasi Pilkada Damai, yang dibacakan langsung oleh Plh. Ketua KPU Bondowoso dan ditandatangani oleh Ketua KPU, Bawaslu, Kapolres, Dandim 0822, Kajari, PJ Bupati, dan jajaran Forkopimda lainnya. Kapolres Bondowoso, AKBP Lintar Mahardhono, menjelaskan bahwa simulasi Sispamkota ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2024, tetapi juga untuk melatih kesiapan aparat dalam menangani berbagai potensi gangguan. "Simulasi ini mengukur sinergi dan kolaborasi antarpetugas, memastikan kesiapan personel dan perlengkapan dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk unjuk rasa damai hingga potensi anarkis," ungkap Kapolres. Dalam simulasi tersebut, Polres Bondowoso, didukung oleh TNI dan instansi terkait, memperagakan berbagai skenario pengamanan, mulai dari tahapan pendaftaran, kampanye, pendistribusian logistik, hingga penghitungan suara. Simulasi juga menyiapkan skenario penanganan saat terjadi unjuk rasa damai hingga kondisi yang lebih ekstrem, seperti anarkisme. "Situasi kerusuhan dan anarkisme pada Pilkada tentu tidak diharapkan, namun Polri dan TNI bersiap jika hal tersebut terjadi," tegas Kapolres. Simulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan dan responsifitas semua pihak terkait dalam menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bondowoso. (ndi)

Bondowoso (15/08/2024) – Visi dan Misi bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Bondowoso dalam masa pendaftaran pencalonan harus telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, hal tersebut disampaikan oleh Anggota KPU Kabupaten Bondowoso, Abu Sofyan, dalam Kegiatan Sosialisasi terkait Penyusunan Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kamis (15/08/2024). Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang RDA Kantor BP4D Kabupaten Bondowoso tersebut mengundang perwakilan partai politik serta Baawaslu kabupaten Bondowoso. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menghadirkan narasumber dari BP4D dan Kesbangpol, dalam hal ini materi disampaikan oleh Plt. Kepala BP4D dan Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Bondowoso. Plt. Kepala BP4D menyampaikan materi terkait Materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sementara itu, Sekretaris Bakesbangpol menyampaikan materi terkait Kebijakan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pilkada Serentak 2024. Plh. Ketua KPU Kabupaten Bondowoso, Moh Andri Yulianto dalam sambutan pembuka menyampaikan bahwa partai politik wajib menyimak dengan serius materi yang akan disampaikan, mengingat pentingnya kesuaian antara visi dan misi bakal pasangan calon dengan RPJPD. Sebelum penyampaian materi, Plt. Kepala BP4D terlebih dahulu menyampaikan dokumen draft RPJPD kepada  KPU Kabupaten Bondowoso. (mipa)

Taman Krocok - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Taman Krocok mengadakan kegiatan Sharing dan Diskusi bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Taman Krocok pada Kamis malam (15/8/2024). Acara ini bertujuan untuk memperbarui pengetahuan para penyelenggara terkait regulasi dan produk hukum yang berlaku untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Acara ini dihadiri oleh Divisi Hukum KPU Bondowoso, Moh. Andri Yulianto, dan Bendahara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, Saparullah, yang turut memberikan materi dan panduan. Ketua PPK Taman Krocok, Handi, menyatakan harapannya agar kegiatan ini dapat memberikan wawasan baru bagi seluruh anggota PPS di wilayahnya. "Saya berharap PPS dapat memahami dengan baik regulasi dan produk hukum terkait Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang," ujar Handi. Moh. Andri Yulianto, Divisi Hukum KPU Bondowoso, menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap aturan Pilkada 2024 bagi PPK dan PPS. "Selama kalian masih terikat dengan Badan AdHoc, penting bagi kalian untuk memahami dan mendalami produk hukum yang relevan," ungkapnya. Andri juga berpesan agar para anggota PPK dan PPS di Kecamatan Taman Krocok tidak hanya menunggu instruksi dari pimpinan dalam belajar regulasi Pilkada. "Pelajari terus regulasi dan produk hukum Pilkada secara mandiri agar pengetahuan kalian selalu up-to-date," tambahnya. Kegiatan ini berlangsung dengan lancar, ditandai dengan sesi tanya jawab yang aktif antara peserta dan pemateri, menunjukkan antusiasme tinggi dalam memahami berbagai aspek pelaksanaan Pilkada 2024. Sharing dan Diskusi ini tidak hanya menjadi sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kesiapan PPK dan PPS Taman Krocok dalam menyukseskan Pilkada 2024 mendatang. (PPK taman krocok)

TLOGOSARI – Ratusan warga Kecamatan Tlogosari turut memeriahkan kegiatan jalan sehat yang digelar pada Kamis (15/08/2024). Acara ini berlangsung di sepanjang jalan Desa Pakisan, Jebung Kidul, dan Patemon. Jalan sehat yang diinisiasi oleh Pemerintah Kecamatan Tlogosari, bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan Muspika Kecamatan Tlogosari, juga melibatkan peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari IAIN Jember. Dalam kegiatan ini, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tlogosari memanfaatkan momen tersebut untuk menyosialisasikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mereka mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan yang akan digelar pada 27 November 2024. Sepanjang rute jalan sehat, anggota PPK dan PPS berinteraksi dengan masyarakat yang hadir. Yiyik, Ketua PPS Gunosari, dalam orasinya di tengah kerumunan, menyerukan, "Mari masyarakat Tlogosari, jangan lupa pada tanggal 27 November kita bersama-sama datang ke TPS untuk mencoblos!" Tak hanya itu, PPK dan PPS juga menyampaikan pesan penting kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat di desa-desa, agar mempersiapkan diri menyongsong Pilkada. "Kami ingin seluruh warga, khususnya yang ada di pelosok desa, sadar dan siap menghadapi Pilkada yang akan kita laksanakan di akhir tahun ini," tambah Yiyik. Acara ini tidak hanya menjadi ajang untuk berolahraga dan bersosialisasi, tetapi juga sebagai upaya PPK Tlogosari untuk memastikan bahwa setiap warga tahu dan siap berpartisipasi dalam Pilkada 2024. (PPKTlogosari)

Jambesari Darus Sholah (15/08/2024) – Dalam suasana santai namun penuh makna, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Jambesari Darus Sholah menggelar kegiatan "Ngopi" atau "Ngolah Pikir" bersama anggota Komisioner KPU Bondowoso, Moh. Andri Yulianto, Divisi Hukum. Acara ini menjadi ajang diskusi ringan namun mendalam mengenai pemilihan dan hukum kode etik. Seperti halnya kopi yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat, kegiatan ini menjadi penghubung ide dan pemikiran antara PPK, PPS, dan KPU. Dalam suasana yang santai namun serius, para peserta dengan penuh perhatian mendengarkan pemaparan Andri Yulianto yang menguraikan berbagai aspek penting terkait pelaksanaan pemilihan dan kode etik. "Ngolah Pikir" ini bukan sekadar diskusi biasa, tetapi sebuah cara untuk menampung berbagai informasi dan menjadikan pembahasan yang multi-aspek sebagai solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi. Dengan pendekatan yang lebih santai, diharapkan para penyelenggara pemilu dapat lebih memahami dan menerapkan hukum kode etik secara lebih baik dalam tugas-tugas mereka. Kegiatan ini menunjukkan bahwa diskusi serius bisa dilakukan dalam suasana yang santai, dan kopi menjadi teman dalam mencari solusi dari berbagai problema yang ada.