Berita Terkini

Pembukaan rakor penyiapan PDPB sebagai baham pemutakhiran pemilu tahun 2024

Medan - KPU Republik Indonesia (KPU RI) mengadakan Rapat Koordinasi Penyiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai baham pemutakhiran pemilu tahun 2024, Kamis (22/09/22). Acara dibuka pukul 21.30 WIB. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU RI Hasyim Ashari. Acara yang dilaksanakan di kota medan tersebut sebagai baham pemutakhiran pemilu tahun 2024. Kegiatan dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, dan Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi se-Indonesia. Dalam hal ini KPU Bondowoso diwakili oleh Anngota Perencanaan Data dan Informasi Ali Mushofa, dan Kasubbag Amma Abriansyah. Dalam sambutannya Hasyim Ashari menjelaskan pentingnya data pemilih dalam pemilu, yang mana setidaknya ada tiga asas data pemilih yg perlu diperhatikan yaitu, kompresensif, semua warga negara yg sudah mememnuhi syarat sebagai pemilih harus didaftar dan terdaftar, asas integritas. Data pemilih yang berisi data warga negara harus terlindungi dengan baik.Asas mutakhir, yang mana memcerminkan hal yg paling  mendekati hari pemungutan suara, sehingga seluruh hitungan dan patokan kemutakhiran data adalah hari pemungutan suara. Berita peretasan data pemilih yg baru-baru ini ramai dipastikan bukan data dari KPU karena memiliki coding yang berbeda dengan data pemilih KPU. Lebih lanjut KPU juga mencermati perkembangan isu mengenai Undang-Undang perlindungan data pribadi. Untuk kedepannya KPU memperhitungkan untuk menampilkan hanya  1. Nomor urut 2. Nama pemilih 3. Nomor tps Sehingga KPU hanya akan menampilkan unsur tersebut yang ditampilkan pada data pemilih. (Umama)

KPU Bondowoso Ikuti Bimtek Keterbukaan Informasi Publik

Gresik (22/09/2022) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi Jawa Timur bersama dengan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur,  Kamis (22/09/2022). Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur tersebut dilaksanakan di Ruang Mandala Bhakti Praja Lantai 4 Kantor Bupati Gresik.  Kegiatan bimbingan teknis diikuti oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Sosialisasi,  Pendidikan Pemilih,  SDM dan Partisipasi Masyarakat,  Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisiasi dan Hubungan Masyarakat,  serta Operator PPID Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.  Kegiatan diawali dengan laporan panitia oleh Kabag Tekmas, Popong Anjarseno. Dilanjutkan dengan sambutan selamat datang oleh Wakil Bupati Gresik,  Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gresik menyampaikan ucapan selamat datang keada seluruh peserta dan juga ucapan terima kasih kepada KPU Provinsi Jawa Timur karena sudah menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis di Gresik. Bu Mien berharap kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapatkan banyak manfaat.  Choirul Anam,  Ketua KPU Provinsi Jawa Timur,  membuka secara langsung Kegiatan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik. Anam dalam sambutannya menjelaskan bahwa latar belakang dilaksanakannya kegiatan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan derajat keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur. (mipa)

KPU Bondowoso hadiri Konsolidasi penyusunan RKBMN

SURABAYA, (20/09/2022) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso menghadiri konsolidasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 20-21 September 2022 yang diikuti oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, acara terselenggara di lantai 2 Kantor KPU Jawa Timur Jl. Raya Tenggilis No.1-3 Surabaya. Penjelasan serta tata cara disampaikan dengan memperaktekkan melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajenen  Aset Negara (SIMAN), kemudian ada beberapa perbedaan dari RKBMN sebelumnya sehingga hal tersebut menjadi dasar dilaksanakannya konsolidasi ini  guna menyamakan persepsi  KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dalam mengelola RKBMN. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Adiets Nurhasanah beserta Operator SIMAK BMN, Mohammad Saparullah hadiri koordinasi tersebut mewakili KPU Kabupaten Bondowoso. (Dy)

Rapat Pleno Minggu Ketiga Bulan September

Bondowoso (21/9/2022) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso melaksanakan rapat pleno mingguan. Dalam Rapat Pleno hari ini, Ketua KPU Kabupaten Bondowoso, Junaidi dan Divisi Teknis, Heniwati mengikuti jalannya pleno via telepon dikarenakan sedang berada di luar kota mengikuti Rakor dan ada kegiatan lain di luar kantor KPU. Hadir secara langsung di Aula KPU Bondowoso seluruh Anggota Komisioner, Plh.Sekretaris, Kasubbag dan staf yang membidangi, kegiatan tersebut dimulai pukul 10.00 WIB.  Dalam rapat hari ini membahas tentang progres dan evaluasi, mereview kegiatan yang telah dilaksanakan serta menyampaikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bondowoso dalam satu pekan ke depan. Rapat tersebut ditutup dengan pembacaan Berita Acara oleh Pimpinan Pleno yang isi diantaranya adalah Distribusi tugas dan tanggung jawab harus selesai sebelum melaksanakan Dinas Luar serta pencermatan RKB Pemilihan di masing-masing Divisi terakhir pada hari sabtu tanggal 23 September 2022 .(Jie)

Monitoring Evaluasi dan Asistensi Penyusunan RKBMN Hari Kedua

Surabaya (21/09/2022) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso kembali hadiri monitoring evaluasi dan asistensi Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2024 hari ke dua pada Rabu, 21/09/2022. Kegiatan pada hari ke dua tersebut tetap terlaksana di lantai 2 Kantor KPU Jawa Timur Jl. Raya Tenggilis No.1-3 Surabaya, diikuti oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Hadir dalam acara Biro Keuangan KPU RI, Saiful Bahri sebagai narasumber, ia menyampaikan perencanan kebutuhan BMN merupakan bagian yang terintegrasi dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) serta disusun dengan mempertimbangkan BMN existing dan berpedoman pada standar barang serta standar kebutuhan. "Kuasa pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan RKBMN untuk kebutuhan BMN Tahun anggaran 2024 yang direncanakan di Tahun 2022," tuturnya Adapun terlaksananya kegiatan tersebut untuk menyelaraskan inventarisasi kondisi barang milik negara yang secara eksisting dikuasai dan tercatat pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. "Barang milik negara ini misalnya kendaraan bermotor, alat pengolah data, serta tanah dan gedung/bangunan," tambahnya Peserta berjumlah 76 orang yang terdiri dari Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan, Umum dan Logistik (KUL) serta operator SIMAK-BMN dari 38 KPU Kabupaten/Kota. Lalu hadir dari KPU Provinsi Jawa Timur yakni Kepala Bagian KUL, Suharto (Totok), Kasubbag Keuangan dan BMN, Totok, dan operator SIMAK-BMN, Andhika. Kegiatan ini juga didampingi staf dari tim SIMAK-BMN KPU RI bagian  Pengelolaan BMN, Amiroh. Hadir mewakili KPU Kabupaten Bondowoso Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Adiets Nurhasanah, Operator SIMAK-BMN, Mohammad Saparullah serta Operator GL Pelaporan, Alfian Firmansyah di hari kedua sampai penghujung acara. (Dy)

KPU Bondowoso Paparkan Rencana Kegiatan 

JOMBANG - KPU Bondowoso memaparkan rencana kegiatan September - Desember 2022 dalam forum Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Anggaran Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2022, di Jombang 20-21 September 2022. Rencana Kegiatan yang disampaikan itu merupakan hasil dari kompilasi dari masukan komisioner dan kesekretariatan yang disampaikan dalam forum Pleno dan koordinasi internal.  Dalam paparan tersebut, Ketua KPU Bondowoso memaparkan beberapa rencana kegiatan seperti Verifikasi Partai Politik, persiapan administrasi verifikasi keangotaan partai politik, koordinasi dengan KPU Provinsi serta dengan stakeholders. "Ada kegiatan yang sudah direncanakan tetapi tidak akan dilaksanakan karena sudah ada arahan dari KPU Provinsi," katanya.  Mengakhiri rapat koordinasi tersebut, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam mengatakan, KPU Kabupaten/Kota harus siap sewaktu-waktu dalam tahapan Pemilu. Sebabnya, Koordinasi bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Dia mencontohkan, seringkali KPU Provinsi rapat dengan KPU Provinsi pada saat tengah malam. Demikian juga, KPU Provinsi sering melaksanakan rapat di luar hari kerja normal. "Kalau ada yang tidak respons dalam waktu 1-2 jam, biasanya akan saya hubungi sendiri," tegasnya. (Jun/IDI)