Berita Terkini

Surabaya (26/08/2022) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso terus berupaya dalam memperkuat kualitas demokrasi dengan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan UIN Sunan Ampel Surabaya pada Jumat 26 Agustus 2022. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Sunfi Fahlawati menghadiri sebagai Pelaksana Harian Ketua KPU Bondowoso dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, menurutnya sinergitas KPU dengan UIN Sunan Ampel akan memberikan manfaat dan sumbangsih nyata dalam mendongkrak kualitas demokrasi di Kabupaten Bondowoso pada Pemilu 2024. “Semoga dengan terjalinnya kerjasama ini, dapat melahirkan sistem dan budaya demokrasi yang baik untuk Kabupaten Bondowoso,” tuturnya Selain perjanjian kerjasama, kegiatan tersebut juga diisi dengan edukasi kepemiluan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari memaparkan materi tentang Transformasi Sistem Kepemiluan di Indonesia sebagai bekal dalam melaksanakan Tahapan Pemilu 2024. Hadir pada kegiatan tersebut KPU Provinsi Jawa Timur, Ketua KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur, acara yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut terlaksana di Ruang Amphitheater Gedung Twin Towers UIN Sunan Ampel Jl. A. Yani 117 Surabaya. (Dy)

Malang (25/8/2022) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso yang diwakili oleh Divisi Hukum, Amirudin Makruf Tengah Menghadiri rapat koordinasi persiapan tahapan sengketa proses pada verifikasi partai politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kota Malang ini dihadiri juga oleh Mochamad Afifuddin Divisi Hukum KPU Republik Indonesia.    Pada kegiatan ini KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Timur turut menjadi peserta. Rapat koordinasi ini diselenggarakan untuk mempersiapkan divisi hukum se-Jawa Timur untuk menghadapi potensi sengketa pada tahapan verifikasi partai politik. Selain itu divisi hukum KPU Kabupaten/Kita se-Jawa Timur dapat mengidentifikasi permasalahan hukum dan bagainana mekanisme menghadapi pelanggaran administratif pemilu dan sengketa proses pemilu dalah tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu.    "Selain memahami proses sengketa tersebut, penting bagi KPU Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan pengawasan internal agar tahapan dapat berjalan dengan harmonis", tutur Afifudin dalam materinya. Berkaitan dengan hal itu tugas pokok dan fungsi divisi hukum tidak hanya berkaitan dengan penanganan sengketa, akan tetapi juga berkaitan dengan harmonisasi manajemen SDM yang da di satuan kerja yaitu KPU Kabupaten/Kota.    "Kaitannya dengan tugas dan wewenang divisi hukum perlu diselenggarakan peningkatan kapasitas SDM untuk mempersiapkan penanganan sengketa proses maupun pelanggaran administrasi dalam setiap tahapannya", pungkas M. Arbayanto Divisi Hukum KPU Provinsi Jawa Timur.  Hal ini disampaikan Divisi Hukum KPU Provinsi Jawa Timur mengingat setiap tahapan berpotensi mengalami pelanggaran administrasi ataupun sengketa proses dan sengketa hasil. (Amirudin Makruf)

Bondowoso (24/8/2022) - Sehubungan dengan evaluasi implementasi DigiPay satker lingkup KPPN Bondowoso serta guna meningkatkan penggunaan DigiPay Tahun 2022, KPPN menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Digipay.  Bertempat di Aula KPPN Bondowoso dengan dihadiri oleh satker mitra kerja KPPN termasuk juga KPU Bondowoso. Dalam FGD ini dihadiri juga oleh Bank Mandiri disertai dengan melakukan simulasi bersama vendor terkait.  Dimulai dari user yang dimiliki oleh vendor mengupload barang/jasa yang akan ditampilkan di platform Digipay. Kemudian dilanjutkan dengan user admin pemesan untuk memesan barang yang akan dipesan, selanjutnya user PPK mengapprove transaksi yang telah dibuat oleh user pemesan, PPK bisa menyetujui jika transaksi dianggap sudah benar dan sesuai, sebaliknya PPK juga bisa menolak jika transaksi belum sesuai. Selanjutnya user Pengadaan akan melakukan Negoisasi terkait harga barang/jasa yang telah dipesan dan dilanjutkan oleh user penerima yang akan melakukan pengecekan barang/jasa tersebut. Setelah itu user bendahara akan melakukan pembayaran dan mendownload hasil pembayaran Digipay berbentuk file CSV, kemudian bendahara akan melakukan pembayaran menggunakan Mandiri Cash Managemen (MCM) dengan mengupload file CSV. Langkah terakhir PPK akan mengapprove transaksi Digipay tersebut. A. Budi Dayantoro mewajibkan  kepada seluruh satker mitra kerja KPPN untuk menggunakan Digipay sebagai salah satu platform pembelian barang dan jasa. "Saya mewajibkan sekali untuk menggunakan Digipay, karena kalau tidak, takutnya satker lupa untuk menggunakan Digipay ini." imbuhnya.  Digipay adalah salah satu platform Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mempermudah belanja kebutuhan barang ataupun jasa bagi instansi Pemerintah. (fian)

Bali (24/08/2022) -  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso kembali mengikuti rapat koordinasi tingkat nasional materi pertama pada hari ke dua di Bali Rabu, 24 Agustus 2022. Rapat koordinasi dukungan pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tersebut memuat Bidang Perencanaan, Sarana dan Prasarana, serta Pengelolaan Keuangan, rapat koordinasi dihari ke dua ini lebih kepada diskusi panel paparan narasumber antara Direktur Jenderal Anggaran, serta Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, adapun muatan materinya tentang tantangan pembangunan pubik serta Solusi dan inovasi yang meliputi penataan regulasi, Penataan biaya politik, penguatan pengawasan serta pendidikan politik. Para peserta rapat sangat antusias dalam mengikuti materi pertama hari kedua, mengingat sangat erat kaitannya dengan penggunaan anggaran dalam suksesi Pemilu serta memastikan persiapan penguatan keamanan dalam melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pada forum berikutnya setelah ishoma, rapat koordinasi dilanjutkan dengan materi kedua, tersebut disampaikan oleh direktur pelaksanaan anggaran, Budianto serta dibuka oleh inspektur utama, Nanang Priyatna menyampaikan tentang tata kelola pelaksanaan anggaran pada Pemilu 2024, “keuangan merupakan ujung tombak pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota,” tuturnya Peserta rapat terdiri dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se Indonesia, hadir dari KPU Kabupaten Bondowoso Ketua, Junaidi, Ali Mushofa Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Adiets Nurhasanah serta Amma Abriansyah Kepala Sub Bagian Rendatin sebagai peserta rapat koordinasi dengan ruangan dan materi sesuai dengan Divisi dan Sub Bagian masing-masing. (Dhits)

Bali (24/08/2022) - Tari Sekar Jempiring membuka Rapat Koordinasi Dukungan Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemihan Serentak Tahun 2024 Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Keuangan pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota  yang diselenggarakan di bali tanggal  23 sampai dengan 25 Agustus 2022. Rapat ini dihadiri oleh Ketua, Divisi Rendatin dan kasubag keuangan, umum dan logistik serta kasubag rendatin seluruh provinsi dan kabupaten/kota, selain juga Komisioner KPU RI yaitu Bapak Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI yang terlihat memasuki ruang rapat tepat pukul 20.30 WITA. Bapak Suryadi, Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana serta Keuangan KPU, sebagai ketua pelaksana menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini sebagai bagian dari upaya melibatkan berbagai pihak dalam suksesnya pemilu dan pemilihan.  Beliau menjelaskan maksud dan tujuan rapat koordinasi ini yakni dengan maksud agar mendapatkan gambaran kebijakan sarana dan prasarana KPU juga mengenai pengelolan keuangan yg efektif dan efisien utk pemilu dan pemilah tahun 2024. Rapat koordinasi ini mempunyai tujuan yaitu agar KPU/KIP provinsi dan KPU/KIP kabupaten/kota akan mampu mengimplementasikan kebijakan KPU yg seragam dan berstandar.(umamma)

Bali (24/08/2022)  - KPU RI adakan Rapat Koordinasi tingkat Nasional di Bali, Rabu (24/08/22). Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam sambutannya menjelaskan bahwa rapat tersebut sangat penting untuk dilaknakan karena membahas tentang perencanaan. “Makanya malam hari ini sampai selesai kita harus full membahas perencanaan.” Ungkapnya Ia menyampaikan agar Anggaran yang sudah dialokasikan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar digunakan secara maksimal. Hasyim asyári menintruksikan kepada Sekretaris Jendral agar memberikan arahan terkait penggunaan anggaran dan mekanisme pertanggunjawabanya. “KPU Provinsi agar mengendalikan KPU Kabupaten/Kota agar bekerja disiplin, tertib, cermat berdasarkan aturan” Paparnya. Ia juga menintruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota agar bekerja secara disiplin, tertib sesuai aturan dan juga bekerja sesuai tugas dan wewenang. "Jangan melakukan tindakan tindakan yg di luar wewenang". Tambahnya. Salam KPU: Integritas 24 Jam. Bersama KPU kita bahagia. (umamma)