Berita Terkini

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu 2024 pada Senin s.d Kamis,13 s.d 16 November 2023 yang berlangsung di Hotel Gran Mercure Kemayoran (Jl. Benyamin Suaeb No.Kav 86, Kemayoran, Jakarta) Selain Rapat Koordinasi, kegiatan juga dilaksanakan sebagai evaluasi pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I dan persiapan pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap II. Adapun dasar dari pelaksanaan tersebut adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum yang telah diatur kewenangan pelaksana pengadaan barang/jasa jenis logistik bagi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa logistik Pemilu Tahun 2024. Dari KPU Bondowoso dihadiri oleh Ketua, Junaidi, dan Pejabat Pembuat Komitmen, Adiets Nurhasanah. Junaidi berharap dengan terselenggaranya Rapat Koordinasi tersebut dapat menambah pemahaman mengenai pengelolaan logistik Pemilu 2024. "Beberapa poin dalam rapat yang kita ikuti akan diakutualisasikan di KPU Bondowoso" tuturnya Peserta rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi, Ketua KPU Kabupaten/Kota, Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi dan Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten/Kota Se Indonesia. (Fian) 

Surabaya, 15 November 2023 - Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Bondowoso, Sunfi Fahlawati, hadir dalam acara Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan. Acara yang diadakan di Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya pada Rabu, 15 November 2023, dihadiri oleh perwakilan KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Timur.   Dalam upaya meningkatkan pemahaman terkait Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2019, Komisi Informasi Jawa Timur menyampaikan harapannya kepada penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu, untuk memahami dengan baik isi peraturan tersebut. Lebih lanjut, diharapkan agar mereka memahami hak dan kewajiban dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemilih.   Narasumber pertama, Elis Yusniyawati dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, secara mendalam memaparkan tentang Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019. Ia menyoroti Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan, memberikan wawasan yang berharga kepada peserta.   Narasumber kedua, Gogot Cahyo Baskoro dari KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, menjelaskan tentang Komitmen dan Strategi KPU Provinsi Jawa Timur dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemilu 2024. Presentasinya tidak hanya informatif namun juga memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah konkrit yang akan diambil oleh KPU.   Diharapkan bahwa hasil dari Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi ini akan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan terbuka. Penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu diharapkan dapat menerapkan dengan baik ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 demi menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan.   Keterbukaan Informasi Publik ini menjadi tonggak penting dalam mempersiapkan Pemilu 2024 yang transparan, adil, dan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Komitmen para pihak terkait, seperti yang disampaikan oleh Gogot Cahyo Baskoro, menunjukkan langkah positif dalam memastikan bahwa proses demokrasi di Jawa Timur berlangsung dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. (ndi)

Bondowoso, 15 November 2023 - Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso, Heniwati, memberikan kontribusi berharga sebagai narasumber dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMK N 3 Bondowoso, pada Rabu (15/11/2023). Bertemakan "Satu Suara Berjuta Harapan," acara tersebut bertujuan untuk mendidik para siswa mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Dengan penuh dedikasi, Heniwati membagikan pengetahuan mendalam tentang Sistem Demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Ia tidak hanya memberikan gambaran umum, tetapi juga menjelaskan secara rinci, memastikan para siswa memahami esensi demokrasi sebagai landasan negara. Lebih jauh, Heniwati memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Ia menekankan pentingnya pemilihan calon pemimpin yang baik dan benar sebagai bentuk kontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi. Dalam penyampaiannya, Heniwati memberikan tips dan trik untuk memilih pemimpin yang dapat memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat. Menariknya, Heniwati tidak hanya berbicara, tetapi juga mengajak para siswa yang telah mencapai usia 17 tahun untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sebelumnya, Heniwati juga mengingatkan para siswa untuk memastikan apakah namanya sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui link cekdptonline.kpu.go.id. Langkah ini diambil untuk memastikan partisipasi aktif para pemilih muda dalam proses demokrasi. Tidak hanya itu, Heniwati juga memperkenalkan berbagai jenis surat suara yang akan digunakan pada pemilu 2024. Dengan pendekatan praktis, ia membantu para siswa memahami proses pemilihan sehingga nantinya mereka dapat berpartisipasi secara efektif dan memilih dengan bijak. Para peserta acara diberikan wawasan yang berharga dan langkah-langkah konkret untuk mendukung demokrasi di masa depan. Kehadiran Heniwati sebagai narasumber memberikan warna dan semangat baru dalam pendidikan demokrasi di kalangan pelajar, menandai upaya konkret KPU Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan sistem demokrasi di Indonesia.

Pasuruan (14/11/2023) - KPU Kabupaten Bondowoso bersama 17 (tujuh belas) KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur lainnya mendapat kesempatan untuk memaparkan materi pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan KPPS yang dilaksanakan tanggal 13-14 November 2024 bertempat di KPU Kota Pasuruan, pemaparan materi KPU Bondowoso disampaikan oleh Sunfi Fahlawati, selaku Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bondowoso.  Fifi sapaan akrabnya memaparkan materi dengan tema utama mengenai Kewajiban Kelompok Peyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menjalankan tugasnya selama proses pemungutan suara pada Pemilu. Dalam paparannya, Sunfi Fahlawati menyampaikan Kewajiban KPPS berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. "Kita berharap nantinya teman teman PPS yang punya tanggung jawab untuk melakukan rekrutmen bisa benar-benar memilih orang-orang yang mampu melaksanakan tugas, fungsi, peran serta kewajiban dari KPPS sehingga suksesi Pemilu bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semua, dan dari Rakor ini kita berharap nantinya saat pulang ke Kabupaten kita bisa mentransfer apa yang sudah kita dapatkan hari ini", pungkasnya.(Alv)

Bondowoso (13/11/2023) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur Acara diselenggarakan di KPU Kota Pasuruan yang dimulai pada tanggal 13 sampai dengan 14 November 2023. Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Bondowoso, Sunfi Fahlawati dan Kepala Sub bagian Hukum KPU Bondowoso, Fahrurozhi Mashuri selaku perwakilan yang hadir memenuhi undangan yang mewakili KPU Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya Sambutan sekaligus pembukaan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Athoillah. Atok sapaan akrabnya menyampaikan bahwa Tahapan Pemilu semakin padat dan semakin mendekati titik paling penting dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, selain itu Atok Juga mengingatkan kepada seluruh peserta rapat untuk lebih menjaga kesehatan diri masing-masing. "Semakin padatnya tahapan, penting bagi kita untuk selalu memastikan setiap Tahapan kita jalankan, dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku", tegasnya. Pembentukan KPPS jika tidak dikelola dengan baik, bisa jadi mungkin lebih rame dari pembentukan PPK dan PPS pada beberapa waktu yang lalu, namun jika tahapan kita lakukan dengan baik apapun itu bisa dikelola dengan cara cara yang lebih baik. "Saya yakin pengalaman kita menyelesaikan residu pembentukan PPK dan PPS cukup dinamis, itu memberi kita pelajaran bagaimana mengelola Pembentukan KPPS ini dengan sangat baik", pungkasnya.(Alv)

Makassar (12/10/2023) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi yang bertujuan untuk mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dan memperkenalkan penggunaan Data Science dalam proses tersebut. Rapat ini diadakan oleh KPU sebagai bagian dari penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023. Rapat koordinasi ini akan berlangsung dari tanggal 10 hingga 12 November 2023 di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sulawesi Selatan. Peserta rapat terdiri dari dua orang per provinsi dan kabupaten/kota, dengan masing-masing fokus pada divisi data dan informasi serta perencanaan, data, dan informasi. Agenda rapat mencakup berbagai sesi tentang Data Science, seperti penguatan statistik data sektoral, analisis dan visualisasi data menggunakan Google Data Science, serta pengolahan data dan storytelling. Sesi-sesi tersebut juga akan membahas pengolahan data untuk Pemilu 2024 dan evaluasi hasilnya. Rapat dimulai dengan registrasi dan persiapan oleh panitia pada hari pertama. Dilanjutkan dengan sesi penguatan statistik data sektoral, analisis dan visualisasi data menggunakan Google Data Science, serta pengolahan data dan storytelling. Setelah istirahat, rapat akan melanjutkan dengan sesi pengolahan data untuk Pemilu 2024 dan praktik. Hari pertama akan diakhiri dengan evaluasi hasil pengolahan data yang dipimpin langsung oleh Ibu Betty Epsilon Idross Anggota KPU RI. Hari kedua dimulai dengan registrasi dan persiapan oleh panitia, diikuti oleh sesi penyusunan kesimpulan dan presentasi tindak lanjut. Rapat akan ditutup dengan pernyataan penutup dari Ketua KPU. Rapat koordinasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan akurasi dan efisiensi proses pemilihan umum di Indonesia. Selain itu, pengenalan Data Science diharapkan dapat meningkatkan pengolahan data dan informasi yang berkualitas dalam konteks Pemilu 2024.