Berita Terkini

Pasuruan (14/11/2023) - KPU Kabupaten Bondowoso bersama 17 (tujuh belas) KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur lainnya mendapat kesempatan untuk memaparkan materi pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan KPPS yang dilaksanakan tanggal 13-14 November 2024 bertempat di KPU Kota Pasuruan, pemaparan materi KPU Bondowoso disampaikan oleh Sunfi Fahlawati, selaku Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bondowoso.  Fifi sapaan akrabnya memaparkan materi dengan tema utama mengenai Kewajiban Kelompok Peyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menjalankan tugasnya selama proses pemungutan suara pada Pemilu. Dalam paparannya, Sunfi Fahlawati menyampaikan Kewajiban KPPS berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. "Kita berharap nantinya teman teman PPS yang punya tanggung jawab untuk melakukan rekrutmen bisa benar-benar memilih orang-orang yang mampu melaksanakan tugas, fungsi, peran serta kewajiban dari KPPS sehingga suksesi Pemilu bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semua, dan dari Rakor ini kita berharap nantinya saat pulang ke Kabupaten kita bisa mentransfer apa yang sudah kita dapatkan hari ini", pungkasnya.(Alv)

Bondowoso (13/11/2023) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur Acara diselenggarakan di KPU Kota Pasuruan yang dimulai pada tanggal 13 sampai dengan 14 November 2023. Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Bondowoso, Sunfi Fahlawati dan Kepala Sub bagian Hukum KPU Bondowoso, Fahrurozhi Mashuri selaku perwakilan yang hadir memenuhi undangan yang mewakili KPU Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya Sambutan sekaligus pembukaan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Athoillah. Atok sapaan akrabnya menyampaikan bahwa Tahapan Pemilu semakin padat dan semakin mendekati titik paling penting dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, selain itu Atok Juga mengingatkan kepada seluruh peserta rapat untuk lebih menjaga kesehatan diri masing-masing. "Semakin padatnya tahapan, penting bagi kita untuk selalu memastikan setiap Tahapan kita jalankan, dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku", tegasnya. Pembentukan KPPS jika tidak dikelola dengan baik, bisa jadi mungkin lebih rame dari pembentukan PPK dan PPS pada beberapa waktu yang lalu, namun jika tahapan kita lakukan dengan baik apapun itu bisa dikelola dengan cara cara yang lebih baik. "Saya yakin pengalaman kita menyelesaikan residu pembentukan PPK dan PPS cukup dinamis, itu memberi kita pelajaran bagaimana mengelola Pembentukan KPPS ini dengan sangat baik", pungkasnya.(Alv)

Makassar (12/10/2023) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi yang bertujuan untuk mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dan memperkenalkan penggunaan Data Science dalam proses tersebut. Rapat ini diadakan oleh KPU sebagai bagian dari penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023. Rapat koordinasi ini akan berlangsung dari tanggal 10 hingga 12 November 2023 di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sulawesi Selatan. Peserta rapat terdiri dari dua orang per provinsi dan kabupaten/kota, dengan masing-masing fokus pada divisi data dan informasi serta perencanaan, data, dan informasi. Agenda rapat mencakup berbagai sesi tentang Data Science, seperti penguatan statistik data sektoral, analisis dan visualisasi data menggunakan Google Data Science, serta pengolahan data dan storytelling. Sesi-sesi tersebut juga akan membahas pengolahan data untuk Pemilu 2024 dan evaluasi hasilnya. Rapat dimulai dengan registrasi dan persiapan oleh panitia pada hari pertama. Dilanjutkan dengan sesi penguatan statistik data sektoral, analisis dan visualisasi data menggunakan Google Data Science, serta pengolahan data dan storytelling. Setelah istirahat, rapat akan melanjutkan dengan sesi pengolahan data untuk Pemilu 2024 dan praktik. Hari pertama akan diakhiri dengan evaluasi hasil pengolahan data yang dipimpin langsung oleh Ibu Betty Epsilon Idross Anggota KPU RI. Hari kedua dimulai dengan registrasi dan persiapan oleh panitia, diikuti oleh sesi penyusunan kesimpulan dan presentasi tindak lanjut. Rapat akan ditutup dengan pernyataan penutup dari Ketua KPU. Rapat koordinasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan akurasi dan efisiensi proses pemilihan umum di Indonesia. Selain itu, pengenalan Data Science diharapkan dapat meningkatkan pengolahan data dan informasi yang berkualitas dalam konteks Pemilu 2024.  

Bandung (09/11/2023) – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengembangkan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Memasuki sesi kelas bimbingan kelas, KPU Kabupaten Bondowoso mengikuti sesi kelas Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye, Kamis (09/11/2023). Pelaksanaan sesi kelas untuk KPU Kabupaten Bondowoso dilaksanakan bersama dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Ballroom Hotel Ibis Trans Studio Bandung.   Penyampaian materi sesi kelas disampaikan oleh Anggota KPU Provinsi di masing-masing provinsi beserta dengan admin dari masing-masing KPU Provinsi. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan antara tahapan Kampanye dan Dana Kampanye.  Tujuan dikembangkannya Sikadeka adalah dalam rangka mempermudah peserta pemilu dalam melaksanakan pelaporan kegiatan Kampanye dan Dana Kampanye.   Fitur yang ada dalam Sikadeka cukup lengkap untuk memfasilitasi peserta pemilu. Dalam tahapan kampanye misalnya, terdapat fitur pelaksana kampanye, petugas, penyelenggara, media sosial, materi kampanye dan bahkan sampai dengan realisasi tahapan kampanye. Sementara itu, untuk Dana Kampanye, terdapat fitur untuk jenis laporan dana kampanye.   Nantinya masing-masing partai politik akan mendapatkan akun Sikadeka dari KPU RI dan selanjutnya admin partai politik tingkat pusat akan membuatkan admin untuk masing-masing partai pilitik untuk tingkat dibawahnya. Admin masing-masing partai politik tingkat kabupaten/kota nanti akan melakukan input terhadap beberapa isian yang harus diisi sesuai dengan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye. (mipa)

Bandung (08/11/2023) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024, Rabu (08/11/2023). Kegiatan dilaksanakan oleh KPU RI dengan mengundang seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertempat di Hotel Ibis Trans Studio Bandung. Dalam laporan kegiatan, Kepala Biro Teknis Setjen KPU RI, Melgia Carolina Van Harling, menjelaskan bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada peserta Pemilu Tahun 2024, maka KPU membuat sistem informasi yang terintegrasi antara kampanye dan tahapan kampanye. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan tahapan kampanye dan dana kampanye maka dipandang perlu melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk memberikan pemahaman terkait aplikasi sistem informasinya. Selanjutnya, kegiatan dibuka secara langsung oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asyari. Dalam sambutannya, Hasyim Asyari menyampaikan bahwa selepas KPU di semua tingkatan menetapkan Daftar Calon Tetap, dan sebentar lagi akan ditetapkan Calon Presiden dan Wakil Presiden maka kampanye akan dimulai pada tanggal 28 November 2023. Saatnya bagi kita untuk konsentrasi menyusun dan mengatur tahapan kampanye. Setelah pelaksanaan binbingan teknis ini maka semua paserta akan bertemu dengan partai politik. Bagaimana kemudian helpdesk memberikan bantuan terkait Sikadeka. Begitu mengakhiri masa kampanye maka peserta pemilu harus menyampaikan laporan akhir dana kampanye. (mipa)

Bondowoso, 8 November 2023 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang diwakili oleh Penjabat (PJ) Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto, resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)  di Pendopo Bupati Bondowoso. Penandatanganan NPHD ini adalah langkah penting dalam menjunjung tinggi prinsip demokrasi berkualitas di Kabupaten Bondowoso. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, termasuk Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), PJ Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah. Turut hadir Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso beserta jajaran sekretariat. Selain itu, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso juga ikut menandatangani NPHD untuk Pilkada Bondowoso 2024 bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Ini merupakan komitmen kuat untuk melaksanakan Pilkada Bondowoso 2024 dengan prinsip-prinsip demokrasi yang utuh.  Penandatanganan NPHD ini menjadi permulaan yang positif dalam persiapan pemilihan yang penting bagi warga Kabupaten Bondowoso.