Berita Terkini

Bondowoso, 22 Oktober 2025 — Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bondowoso, Moh. Andri Yulianto, menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso bertajuk “Penguatan Kelembagaan Pelayanan Informasi Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)”. Kegiatan yang digelar di Hotel Ijen View Bondowoso ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan koordinasi antar lembaga dalam menyediakan layanan informasi hukum yang cepat, akurat, dan terpercaya bagi masyarakat. Penguatan fungsi PPID dan JDIH menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola informasi hukum yang terbuka dan mudah diakses publik. Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dwi Endah Prasetyowati, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur; serta beberapa pemateri lainnya yang berkompeten di bidang hukum dan pelayanan informasi publik. Dalam kesempatan tersebut, Moh. Andri Yulianto menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai sangat relevan dengan upaya peningkatan transparansi lembaga penyelenggara pemilu. “Kegiatan seperti ini sangat penting karena memperkuat sinergi antara KPU dan Bawaslu dalam memberikan layanan informasi hukum yang terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Melalui penguatan PPID dan JDIH, kita bisa memastikan bahwa informasi hukum dan kepemiluan dapat diakses secara cepat, akurat, dan terpercaya,” ujar Moh. Andri Yulianto. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa KPU Bondowoso terus berkomitmen mendukung penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. “Transparansi bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada publik. Dengan layanan informasi yang baik, kita turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu,” tambahnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir sinergitas yang semakin kuat antara Bawaslu, KPU, dan instansi terkait dalam membangun pelayanan informasi hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. (Tekhum)

Bondowoso – Berbagi cerita dan pengalaman menjadi cara KPU Kabupaten Bondowoso menjaga semangat belajar di lingkungan kerja. Melalui kegiatan Sharing Moment bertema “Pengalaman Kerja di Media Online”, Rabu (22/10) di aula kantor setempat, Pegawai KPU Bondowoso diajak mengenal lebih dekat dinamika dunia media digital melalui pengalaman nyata salah satu stafnya. Roni Yoga Irawan, salah satu staf pelaksana yang pernah bekerja di Tribunnews, menceritakan pengalaman kerjanya di dunia media online — mulai dari dinamika kerja di redaksi, etika pembuatan berita, hingga proses penyusunan konten dan target kinerja yang harus dicapai. Dari pengalamannya itu, Roni menekankan pentingnya disiplin, kecepatan berpikir, dan tanggung jawab dalam industri media daring. Suasana diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Para pegawai yang hadir antusias mengajukan pertanyaan serta berbagi pandangan, sehingga sesi ini memberikan gambaran nyata tentang tantangan di balik layar dalam menghasilkan konten berkualitas. Menutup kegiatan, Sekretaris KPU Bondowoso, Toidin, menyampaikan apresiasinya atas sesi berbagi tersebut. “Terima kasih atas ilmunya. Semoga pengalaman ini bisa dimanfaatkan oleh lembaga maupun teman-teman yang ingin mengembangkan kreativitas di bidang konten,” pungkasnya.(ptr)

Bondowoso - Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah mengenai regulasi terbaru di bidang pengadaan barang/jasa, KPU bersama LKPP menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis Penggunaan Katalog Elektronik Versi 6. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, dimulai dari tanggal 19 sampai 21 Oktober 2025, diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan di seluruh satuan kerja KPU RI. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara (PBJ-BMN) Setjen KPU RI, Rahim Noor, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perubahan Peraturan Presiden ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan penjelasan mendalam mengenai substansi perubahan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, termasuk penyesuaian terhadap mekanisme pengadaan secara elektronik, peningkatan peran penyedia lokal, serta penyederhanaan proses pengadaan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan instansi pemerintah. Selain itu,  Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP, M. Aris Supriyanto pada sesi Bimbingan Teknis (Bimtek)  yang juga sebagai pemateri menyarankan untuk memfokuskan pada penggunaan Katalog Elektronik Versi 6 (e-Katalog V6), yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).  Melalui bimtek ini, peserta diajarkan langkah-langkah operasional dalam menggunakan sistem katalog terbaru, mulai dari proses pencarian produk, pemilihan penyedia, hingga tahapan transaksi dan pelaporan. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat memahami secara komprehensif perubahan regulasi terbaru dan mampu mengimplementasikan penggunaan Katalog Elektronik Versi 6 secara optimal, guna mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas. (Dfd)

Bondowoso, 21 Oktober 2025 – Dalam upaya memperkuat sistem pengawasan internal, Ketua dan Anggota KPU Bondowoso bersama Sekretaris, Kasubag, serta staf Teknis dan Hukum mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan KPU RI, Selasa (21/10), secara daring melalui Zoom Meeting. Rakor yang mengusung tema “Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan di Lingkungan KPU” ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan menghadirkan narasumber dari BPKP, BPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Iffa Rosita, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh di lingkungan KPU. “SPIP menjadi instrumen utama dalam memastikan tata kelola kelembagaan KPU berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik,” ujarnya. Para narasumber menyampaikan sejumlah materi strategis, antara lain penerapan SPIP, sinergi penanganan tindak pidana korupsi (Tipikor) antara KPU dan Aparat Penegak Hukum, implementasi Whistle Blowing System (WBS), serta komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan audit. Melalui kegiatan Melalui rapat koordinasi ini, KPU memperkuat fungsi dan peran pengawasan internal di seluruh tingkatan, serta memastikan setiap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas. KPU Bondowoso berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil rakor dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, agar penyelenggaraan Pemilu berjalan bersih, jujur, dan terpercaya. (Hima)

Bondowoso, 20 Oktober 2025 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso kini resmi diperkuat oleh dua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi Gelombang II formasi tahun 2024. Keduanya telah mulai melaksanakan tugas terhitung sejak 1 Oktober 2025, sesuai Tanggal Mulai Tugas (TMT) yang tercantum dalam keputusan KPU Republik Indonesia. Sebelumnya, kedua pegawai tersebut telah menerima Salinan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK, Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), serta Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai dasar pelaksanaan tugas di lingkungan KPU Kabupaten Bondowoso. Penyerahan dokumen administrasi kepegawaian tersebut menjadi langkah resmi yang menandai status baru mereka sebagai PPPK di lembaga penyelenggara pemilu tingkat kabupaten. Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KPU Kabupaten Bondowoso Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Imroatul Husnah, memberikan pengarahan kepada kedua PPPK baru tersebut. Ia menyampaikan agar para pegawai yang baru diangkat dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya secara utuh, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan KPU Bondowoso. “Status baru sebagai PPPK bukan hanya pengakuan atas dedikasi, tetapi juga tanggung jawab moral untuk bekerja lebih disiplin dan transparan. Mari bersama-sama kita jaga marwah lembaga ini dengan kinerja yang berkualitas dan berintegritas,” ujar Imroatul Husnah .Kemudian, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bondowoso, Moh. Andri Yulianto menyampaikan apresiasi dan selamat atas pengangkatan tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadiran dua PPPK baru ini akan memperkuat kinerja sekretariat, terlebih menjelang tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak mendatang. “Kedua pegawai ini sebelumnya telah lama mengabdi sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di KPU Bondowoso. Pengangkatan mereka sebagai PPPK merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan selama ini. Kami berharap status baru ini semakin memotivasi untuk bekerja lebih profesional dan berintegritas,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso, Toidin menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas kedua PPPK tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh KPU, baik dari sisi administrasi maupun teknis kepegawaian. Mereka akan menjalankan tugas sesuai bidang kerja masing-masing, guna mendukung kelancaran kegiatan sekretariat dan pelaksanaan program kerja KPU. "Amanah Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, tunjukkan rasa terimakasih  diangkat menjadi PPPK dengan kinerja sebaik-baiknya,"  tuturnya. Dengan bergabungnya dua PPPK hasil seleksi Gelombang II ini, KPU Kabupaten Bondowoso berharap kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat semakin kuat. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya KPU dalam meningkatkan efektivitas tata kelola kelembagaan serta kualitas layanan publik di bidang penyelenggaraan Pemilu. (Tekhum)

Bondowoso – Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso, Toidin, memimpin apel pagi rutin yang dilaksanakan di halaman kantor setempat, Senin (20/10). Dalam amanatnya, Toidin menyampaikan apresiasi kepada Moh. Dafid atas keberhasilannya mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta dinyatakan lulus uji kompetensi. “Selamat kepada Saudara Moh. Dafid yang telah mengikuti Diklat PBJ dan berhasil lulus uji kompetensi. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat untuk diri sendiri, masyarakat dan juga bagi lembaga,” ujarnya. Selain memberikan ucapan selamat, Toidin juga mengingatkan kepada pegawai yang akan mengikuti pelatihan dan uji kompetensi PBJ gelombang keempat bulan depan agar mempersiapkan diri dengan baik. Ia menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kelembagaan. Apel pagi ditutup dengan ajakan agar seluruh pegawai tetap menjaga semangat belajar, kekompakan tim, serta dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas kelembagaan. Momentum ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. (ptr)