Berita Terkini

Bondowoso - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menggelar Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan ALokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Selasa (13/12/2022). Pada kesempatan tersebut KPU Bondowoso mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Stakeholder, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media/Pers. Ketua KPU Bondowoso, Junaidi, dalam sambutan pembukaannya menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan Uji Publik terkait Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi tersebut. “Uji publik ini merupakan salah satu agenda besar KPU, bagaimana kami menawarkan paradigma baru sesuai dengan prinsip penataan dapil,” ujarnya. Junaidi Melanjutkan, “kami minta saran dan kritikannya dari rekan-rekan semuanya, berikan kami saran terbaik, berikan kami konsep yang terbaik, bukan untuk kami tapi untuk Bondowoso.” Lanjutnya. Kemudian, pada kesempatan yang sama Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bondowoso, Heniwati, memaparkan Rancangan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso Dalam Pemilu Tahun 2024 mendatang. Heni menyampaikan sebanyak 3 (tiga) Rancangan Dapil yang selanjutnya meminta tanggapan dan masukan kepada seluruh undangan. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Forum Group Discussion (FGD) yang dibagi menjadi 4 kelompok, diantaranya Kelompok 1 (Satu) gabungan dari Partai Politik, Kelompok 2 (dua) Instansi Pemerintah, Kelompok 3 (tiga) gabungan dari LSM, Tokoh Masyarakat dan Ormas, serta kelompok 4 (empat) gabungan dari beberapa Jurnalis. Adapun hasil dari FGD tersebut yakni, dari pihak Partai Politik ada sebanyak 6 (enam) Patai Politik yang menginginkan perubahan terhadap susunan Daerah Pemilihan (Dapil) di Bondowoso diantaranya Partai Garuda, Partai Ummat, PSI, Nasdem, Hanura dan PBB, selebihnya Parpol yang lainnya setuju denga Dapil excisting. Kemudian dari unsur LSM, Tokoh Masyrakat dan Ormas lebih setuju dengan Rancangan Dapil excisting. Sementara dari unsur pemerintahan menyampaiakan bahwa Pemerintah dalam hal tersebut sifatnya hanya sebatas memberikan dukungan penuh dan memantau situasi perkembangan yang terjadi, karena Aparatur SIpil Negara (ASN) harus menjunjung tinggi Netralitas. (Fiq)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Pasuruan, Jum'at (9/12/2022). Bimtek tersebut dihadiri oleh Divisi Sosdiklih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Sekretaris, serta 2 (dua) Staf Parmas KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 (tiga) hari dimulai dari hari ini (Jum'at/red) 9 Desember 2022 hingga Minggu, 11 Desember 2022. Saat membuka kegiatan Bimtek, Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Sosdiklih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur, menyampaikan tujuan dilaksanakan keguatan tersebut tidak lain ialah untuk meningkatkan kemampuan kehumasan agar bisa memahami publik dengan lebih baik, serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga.  Selain itu, Gogot juga menyampaikan bagaimana langkah-langkah dalam menangani disinformasi Kepemiluan yang notabene masih sering muncul di media. Ia menjelaskan perlu kolaborasi dan sinergi antar lembaga dalam penanganan disinformasi, dibantu dengan aplikasi/teknologi informasi yang mampu diakses bersama stakeholder terkait hoaks yang beredar dengan cepat ditangani dan informasi dengan cepat pula diluruskan.  Kemudian, Gogot juga menyampaikan beberapa fungsi kehumasan lembaga, diantaranya membuat kesan yang baik dan citra positif, menciptakan ketertarikan, menciptakan simpati publik bahwa KPU itu adalah lembaga yang kredibel, penerimaan pengetahuan dan menanamkan pemahaman informasi kepada publik. (Fiq) 

Surabaya (09/12/2022) - Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Bondowoso mengikuti Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur,  Jum'at (09/12/2022).  Kegiatan rekapitulasi diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur di Royal Tulip Hotel, Surabaya.   Kegiatan rekapitulasi dilaksanakan dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang diwakili oleh Ketua KPU, Divisi Teknis Penyelenggaraan,  Divisi Perencanaan,  Data dan Informasi,  Divisi Hukum dan Pengawasan,  Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  serta Operatpr/verifikator Sipol.   Ketua KPU Provinsi Jawa Timur,  Choirul Anam,  membuka acara Kegiatan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Choirul Anam menyampaikan bahwa ke depan akan sangat banyak dinamika yang membutuhkan soliditas masing-masing kabupaten/kota. Choirul Anam juga mengungkap rasa syukur karena proses verifikasi partai politik berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti meskipun terdapat dinamika.  Selain itu,  terkait dengan rekrutmen badan adhoc,  Choirul Anam berpesan agar Anggota KPU Kabupaten/Kota memantaskan diri untuk menjadi pemimpin.   Kegiatan rekapitulasi dilanjutkan dengan pengarahan umum oleh masing-masing komisioner. (mipa)

(Bondowoso, 8/10). Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 tengah berjalan, setidaknya ada lima tahapan yang berjalan di bulan Desember tahun 2022 ini. Hal ini yang mendorong KPU Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Sosialisasi Regulasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai upaya sinergitas antara penyelenggara dengan stakeholder tekait untuk Pemilu taun 2024 yang berjalan sukses dan lancar. Pada kegiatan yang berlangsung di hotel J.W. Marritot ini dihadiri oleh Divisi Hukum dan Kasubag Hukum KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kasat Intel Se-Jawa Timur dan Media Massa.  Sinergitas antara penyelenggara Pemilu dengan stakeholder terkait sangat penting dibangun untuk menjamin kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Salah satu upaya KPU Provinsi Jawa timur untuk membangun sinergitas dengan menyelenggarakan sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Sosialisasi tahapan Pemilu Tahun 2024 penting bagi semua stakeholder untuk terlibat dalam mensosialisasikan ke masyarakat. Kesuksesan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara namun menjadi tanggung jawab bersama demi lancar dan suksesnya pemilu tahun 2024. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Jawa Timur Eddy suprianto, S. STP., M.PSDM "sosialisasi menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya menjadi tanggungjawab KPU. Kesbangpol juga harus melakukan sosialisasi secara masif terkait penyelenggaraan pemilu 2024", pungkasnya.  Pentingnya sinergitas bagi penyelenggara Pemilu dengan stakeholder terkait bahwasannya "Pemilu merupakan sarana integrasi bangsa yang salah satunya antara stakeholder dengan penyelenggara harus serng berkoordinasi, berdiskusi dan duduk bersama untuk terciptanya pemilu yang lancar dan sukses", imbuh Chairul Anam dalam sambutannya.  Untuk membangun sinergitas yang masif antara penyelenggara Pemilu dengan stakholder terkait kepolisian yang dalam hal ini diwakili oleh AKBP Hartono menyampaikan bahwa "Komunikasi menjadi sangat penting dan bahkan menjadi kunci penyelenggaraan pemilu aman dan kondusif" tambahnya.  Sinergitas peyelenggara dengan stakeholder terkait tujuan utamanya adalah untuk sama-sama mewujudkan Pemilu 2024 yang lancar dan sukses dengan mengoptimalkan tugas, pokok dan fungsi masing-masing dalam mensosialisasikan tahapan pemilu dan membangun komunikasi yang baik untuk memitigasi kerawanan-kerawanan Pemilu tahun 2024.

Bondowoso (08/12/2022) - Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Bondowoso melaksanakan Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Kamis (08/12/2022). Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 diikuti oleh Komisioner KPU Kabupaten Bondowoso dan Pengurus Partai Politik serta Bawaslu Kabupaten Bondowoso.  Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 merupakan bagian akhir dari tahapan pendaftaran,  verifikasi dan penetapan partai politik calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Bondowoso.  Sebelumnya,  KPU Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 November sampai dengan 7 Desember 2022.  Terdapat tiga (3) partai politik yang dilakukan verifikasi faktual perbaikan,  yakni Partai Ummat,  Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).  Terhadap tiga partai politik tersebut,  KPU Kabupaten Bondowoso melaksanakan verifikasi faktual perbaikan setelah sebelumnya,  ketiga partai politik tersebut dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dalam verifikasi faktual.  Proses Rapat Pleno Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan membacakan hasil verifikasi faktual perbaikan yang sudah tercantum dalam Sisten Informasi Partai Politik atau Sipol.  Selanjutnya,  KPU menetapkan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang digenerate secara langsung dari Sipol dan ditandatangani oleh seluruh komisioner.  (mipa)

Padang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menghadiri acara Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Data Pemilih untuk Pemilu 2024 di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu, (07/12/22). Acara tersebut diselenggrakan oleh KPU RI yang diikuti oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan tersebut hadir Ali Mushofa Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bondowoso beserta Operator Sidalih Hairul Umam. Bimtek tersebut dibagi dalam dua tahap, pertama di Kota Padang selama tiga hari yang diikuti 15  provinsi, dan 19 provinsi lain digelar di Surabaya pada 10 Desember 2022. Acara pembukaan disambut dengan tarian Tradisional Khas Minag. Hadir dalam Acara Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari beserta Anggota. Dalam sambutanya Hasyim Asy'ari mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk persiapan jelang melakukan penyusunan data pemilih. Pemerintah akan memberikan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada KPU pada 14 Desember 2022. KPU akan membandingkan data tersebut dengan Daftar Pemilih Tetap di pemilu terakhir melalui kegiatan sinkronisasi. “Kita juga akan melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dengan menurunkan tim ke lapangan serta melakukan verifikasi yang tujuannya adalah orang yang berhak memilih dapat menjalankan haknya sesuai aturan,” ungkapnya. Ia mengatakan KPU sendiri merupakan lembaga yang memberikan layanan yang sasaran adalah pemilih agar dapat menggunakan hak pilih dan sasaran kedua adalah peserta pemilu. Untuk pemilih, mereka harus berumur 17 tahun pada saat pelaksanaan pemilu dan terdaftar di KPU karena KPU yang diberikan kewenangan menetapkan seseorang terdaftar sebagai pemilih. Menurut dia melalui kegiatan ini pihaknya ingin menyamakan persepsi terkait tata cara penyusunan data pemilih agar memiliki kesamaan pandangan. “Bimtek ini bukan sekedar psikomototik namun ini lebih menekankan kepada keterampilan sehingga kita libatkan operator Sidalih, Kabag dan komisioner KPU", Tuturnya. KPU dalam hal ini harus siap dalam melakukan penyusunan data sehingga seluruh pihak yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih. Ketua KPU Sumatera Barat Sri Mulyani mengucapkan terima kasih karena KPU RI memilih Kota Padang Sumatera Barat sebagai lokasi Bimtek. “Ini tentu dapat kita manfaatkan agar persiapan dalam masa penyusunan ini menjadi lebih baik lagi dan personel dapat memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan penyusunan data ini,” Katanya. (UM)