Berita Terkini

Bondowoso (30/12/2021), KPU Kabupaten Bondowoso melakukan Koordinasi dalam rangka persipan Pemilu Pemilihan tahun 2024 ke Kantor Satpol PP Bondowoso. Bertempat di Ruang Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Bondowoso, Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas Sunfi Fahlawati bersama divisi Hukum dan SDM Amirudin Makruf, serta Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Bondowoso Mohammad Hasyim melakukan koordinasi terkait Regulasi terbaru terkait Penegakan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari webinar yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang menyarankan agar KPU Kabupaten Bondowoso melakukan Koordinasi dengan Satpol PP Pemkab Bondowoso. Selaku Divisi Hukum dan SDM, Amirudin Makruf, menyampaikan Tujuannya melakukan koordinasi bahwa ini ada kaitannya dengan regulasi terkait penertipan APK dan BK pada Tahapan Pemilu Pemilihan merupakan domain dari siapa, Selaku Kabid Penindakan Reklame Bapak Awan menyampaikan pengalaman di Pemilihan Kepala Desa kemarin bahwa seluruh eksekusi pelanggaran APK baik itu dimasa kampanye atau diluar masa kampanye termasuk isi konten dan lokasi pemasangan APK menjadi ranah dan tanggung jawab Satpol PP, dan itu sudah dilakukan saat Pemilihan Kepala Desa.(Alv)

Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso, Heniwati, bersama Sub Koordinator Teknis dan Hupmas, Fahrurozhi Mashuri, mengikuti Rapat Koordinasi Sesi IV dan V, Berbagi Pengalaman Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan Tahun 2020 via daring, Kamis, (20/12/2021). Acara yang dibuka langsung oleh Ketua KPU RI, Ilham Saputra, ini diikuti oleh Satker seluruh Indonesia dengan menghadirkan narasumber dari KPU Kabupaten Mandailing Natal, KPU Kabupaten Ngada, KPU Kabupaten Gunung Kidul, KPU Kabupaten Kediri dan  KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta KPU Kabupaten kolaka Timur. Pada forum ini, 6 KPU kabupaten/kota tersebut menyampaikan pengalamannya saat menggunakan aplikasi Sirekap pada saat penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 lalu. Menurut mereka memerlukan beberapa penyempurnaan terhadap aplikasi Sirekap tersebut diantaranya, ketidaktersediaan jaringan (sinyal dan listrik), karena masih ada sebagian daerah yang belum terjangkau oleh jaringan dan listrik,  pengelolaan SDM (termasuk badan ad hoc), server juga penggunaan aplikasi. (ndi)

Kota Batu 17/12. KPU Bondowoso mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Peningkatan Kualitas serta Pertanggungjawaban Keuangan KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Timur yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Royal Orchids Garden Hotel Kota Batu dan diikuti oleh 38 KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Timur. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Miftahur Rozaq (Plh. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur) dengan menghadirkan narasumber Purmaningrum sebagai Perwakilan dari Kanwil DJPb Surabaya. Dalam penyampaiannya Purmaningrum menjelaskan terkait Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Sebagai Alat Kontrol Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Satuan Kerja. "Selama ini, kami (KANWIL) selalu memantau capaian output setiap satker, jadi kami mengetahui seluruh serapan anggaran yang telah dicapai oleh satker". Ujarnya. Selain itu Purmaningrum juga menyampaikan batas waktu untuk  penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) perbulan ke KPPN dan nilai terkait ketepatan waktu untuk pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN. "Untuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) itu paling lambat tanggal 10 dibulan berikutnya, kalau terkait Surat Perintah Membayar (SPM) ada nilai sendiri disetiap pengajuannya, contohnya SPM LS kalau diajukan sebelum batas waktu yg diberikan maka nilainya 100." Imbuhnya. Dikesempatan yang sama Miftahur Rozaq (Plh. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur) memberikan sedikit masukan dan penegasan kepada 38 KPU Kabupaten/Kota terhadap apa yang disampaikan oleh perwakilan Kanwil DJPb Surabaya. "Agar diperhatikan langkah - langkah apa saja yang harus diikuti dalam menghadapi laporan diakhir tahun ini". Tuturnya. (Yan/Da#).

Bondowoso  – Rabu (16/12/2021), KPU Bondowoso mengikuti mengikuti  acara “ Sosialisasi Program Tabungan Perumahan Rakyat” yang dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring dan diikuti oleh seluruh Pegawai dilingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/KIP Kabupaten/Kota se - Indonesia. Pada Program Sosialisasi hari ini, menghadirkan Narasumber Imam Syafii Toha dan Barik Gusaini. Di lingkungan KPU Kabupaten Bondowoso sosialisasi ini diikuti oleh Sekretaris KPU Kab. Bondowoso dan seluruh ASN yang merupakan peserta wajib program Tabungan Perumahan Rakyat. “Masyarakat yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta, sedangkan masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi Peserta.” Ujar Imam.   Imam juga menambahkan tujuan daripada keikutsertaan Tapera yaitu menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Toidin menuturkan bahwa PNS dilingkungan KPU Kabupaten Bondowoso bisa memanfaatkan Program Tabungan Perumahan Rakyat untuk masa depan. (Da#)

BONDOWOSO - KPU Bondowoso menerima DIPA Petikan Tahun 2022 secara resmi di Aula KPPN Bondowoso, Rabu, 15 Desember 2021. DIPA berisi ukuran kinerja pelaksanaan kegiatan beserta dengan anggaran yang tersedia. Hadir dalam acara Sekretaris KPU Bondowoso Toidin. Dalam kegiatan tersebut, Kepala KPPN Bondowoso Edy Purwanto memberikan catatan terkait dengan pelaksanaan anggaran. Di antaranya, pelaksanaan anggaran akan menerapkan aplikasi SAKTI secara penuh. Oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran harus mengontrol penggunaan aplikasi keuangan tersebut. Selain itu, Edy memberikan evaluasi pelaksanaan pembayaran yaitu minimnya penggunaan Kartu kredit Pemerintah serta marketplace Belanja Pemerintah (Digipay).  Marketplace khusus belanja pemerintah tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas anggaran. "Lebih bagus menggunakan marketplace karena semua terekam," paparnya. Sekretaris KPU Bondowoso Toidin menyampaikan KPU Bondowoso sangat mendukung upaya peningkatan akuntabilitas dengan menerapkan kebijakan-kebijakan penganggaran seperti SAKTI serta pembayaran belanja pemerintah menggunakan Marketplace Belanja Pemerintah.  "Kami akan berusaha menerapkan kebijakan tersebut seoptimal mungkin," Ungkapnya. (Umam/aji/idi)

Divisi Sosdiklih, Sumber Daya Manusia dam Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso, Sunfi Fahlawati, menghadiri undangan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso dalam acara Lokakarya Penyusunan Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) yang diselenggarakan di gedung Shaba Bina Praja I Setda Kabupaten Bondowoso. Acara tersebut akan berlangsung selama 2 hari, yakni hari ini, Rabu (15/12/2021) dan besok, Kamis (16/12/2021). Penjabat (Pj) Kepala Dinas Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah, menyampaikan maksud diadakannya acara tersebut agar data penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso bisa terdata dengan baik secara keseluruuhan. “output dari kegiatan ini nanti akan tersusun satu matriks dan kegiatan rencana aksi daerah yang nanti akan dijadikan dasar bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di kabupaten bondowoso tersusun secara rapi sistematis dan menjadi pedoman untuk perlindungan disabilitas dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya Anisatul juga menambahkan, “tentu kami sadar pemenuhan perlindungan hak disabilitas ini tidak hanya menjadi tugas dinas sosial, tetapi menjadi tugas kita semua, seluruh lintas OPD dan juga pilar-pilar sosial yang ada di masyarakat.” Tambahnya. Selain itu, Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso, Irwan Bachtiar Rachmat, menginginkan diadakannya forum khusus mulai dari tingkat desa dan kabupaten. “saya ingin ada forum khusus yang melibatkan saudara-saudara kita yang disabilitas dan ini mutlak harus dimunculkan.” Kata Irwan. Sementara itu, kegiatan workshop tersebut juga dihadiri  secara Virtual oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Maliki), Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Lead KOMPAK (Ratna Fitriani) dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek. (ndi)