Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Jawa Timur tak terkecuali KPU Kabupaten Bondowoso tengah melaksanakan diskusi tentang potensi-potensi pelanggaran yang akan muncul pasca di tetapkannya prtai politik peserta Pemilu tahun 2024 dan potensi lainnya yang muncul sebab ditetapkannya keputusan KPU di Komisi Pemilihan Umum bersana dengan Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (AHPS) KPU Republik Indonesia. Tidak hanya berkaitan dengan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dapat menimbulkan sengketa, namun badan adhoc khususnya PPK yang telah di tetapkan keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam beberapa wilayah menjadi objek sengketa. Sementara proses rekruitmen PPS yang tengah berlangsung pun dapat menimbulkan potensi pelanggaran administrasi maupun etik bagi KPU Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal itu peran Divisi Hukum dalam menangani sengketa maupun pelanggaran memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan internal guna memitigasi adanya sengketa dan pelanggaran. Pun jika tengah menghadapi sengketa ataupun penyelesaian pelanggaran divisi hukum dapat membuat koronologi dan bekerjasama dengan divisi terkait yang notabenenya mengetahui pelaksanaan teknis dan permasalahan yang terjadi pada tahapan yang di sengketakan atau yang berdampak pelanggaran. “Selanjutnya KPU RI sedang menyusun juknis agar divisi hukum dapat selalu membersamai seluruh tahapan pemilu tahun 2024,” imbuh Kepala Bio AHPS KPU RI. Dengan hal ini divisi hukum tidak lagi menyelesaiakan permasalahan yang tidak turut campur dalam pelaksanaannya namun bertanggungjawab pada proses penyelesaiannya. Divisi hukum menjadi tim advice kepada seluruh divisi. Di sisi lain memperbaiki dan membangun komunikasi yang baik dengan Bawaslu sebagai salah satu stakeholder KPU menjadi hal yang sangat penting untuk memiliki pamahaman yang sama terkait kebijakan-kebijakan dalam menerapkan regulasi Pemilihan Umum tahun 2024. Hal penting lain dalam memitigasi sengketa atau pelanggaran adalah melakukan internalisasi regulasi dan arahan pimpinan, “helpdesk yang menjadi pintu informasi pertama dapat menjadikan orang paham atau orang menyengketakan,” tambah Kepala Biro AHPS, itu artinya tim helpdesk di masing-masing satker sangatlah penting untuk memahami regulasi dan kebijakan satkernya. Sehingga hal ini memerlukan kehati-hatian dalam mengelola helpdesk dan sesering mungkin melakukan internalisasi regulasi dan kebijakan pimpinan.          

Bondowoso (26/12/2022), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso melaksanakan Apel Pagi pada akhir pekan bulan Desember 2022, Apel dilaksanakan mulai pukul 07.30 sampai selesai di halaman Kantor KPU Jl. Mastrip Km 3 Bondowoso. Apel pagi diterima oleh sekretaris KPU Bondowoso, Toidin menyampaikan beberapa tanggungjawab pekerjaan yang harus  diselesaikan dalam akhir pekan, “Selain rekrutmen badan ad hoc, laporan pertanggungjawaban harus diselesaikan”, tegasnya Ia juga menyampaikan pengarahan kepada peserta apel dalam menjalankan disiplin pegawai. Selain itu, ia berharap apa yang menjadi amanah apel pagi terlaksana sesuai dengan deadline yang telah ditentukan disetiap Sub Bagian masing-masing. Kemudian Apel diakhiri dengan doa bersama untuk mengawali aktifitas pada hari ini yang diikuti oleh sekretariatan KPU Bondowoso mulai dari Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Staf ASN dan PPNPN.(Dy)

Kediri (24/12/2022), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun Anggaran 2022. Kegiatan terlaksana mulai tanggal 23 sampai 24 Desember 2022 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri, acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam. "Terimakasih atas kehadirannya, kegiatan ini diselenggarakan untuk koordinasi, evaluasi serta tata tertib dalam mewujudkan penyusunan keuangan", pungkasnya Ia juga menyampai terimakasih kepada satuan kerja KPU Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Chashless Managenent System (CMS).  Kemudian acara dilanjutkan dengan beberapa pengarahan dari KPU Provinsi Jawa Timur serta ucapan selamat datang oleh Ketua KPU Kabupaten Kediri, Ninik Sunarmi Kepada Peserta Rapat, sebelum materi rapat koordinasi disampaikan.    Peserta rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 38 KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dengan mengundang Ketua, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan operator keuangan. (Dy)   

Mojokerto - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso ikuti Bimbingan Teknis Tahapan Pembentukan PPS Pemilu Tahun 2024, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 Desember 2022 yang bertempat di KPU Kota Mojokerto ini mengundang Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Kepala Subbagian Hukum dan SDM, serta Operator SIAKBA dari 38 KPU Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, sambutan dan pembukaan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam Dalam kesempatan tersebut, Anam menyampaikan banyak terimaksih kepada KPU Kabupaten/Kota atas kerja maksimalnya dalam melaksanakan Tahapan Rekrutment Badan Adhoc. "Kedepan kita tentu masih akan melakukan kerja-kerja yang luar biasa lagi, saya harap rekan-rekan semua bisa menjaga lebih kesehatan" tambahnya. Selain itu Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi, Arbayanto juga memberikan arahan bagaimana Badan Adhoc yang direkrut KPU Kabupaten/Kota adalah orang-orang yang bukan hanya punya kecakapan regulasi tapi juga yang kompeten dan mengerti cara berinteraksi dengan banyak karakter politisi.(Alv)

Bondowoso 21/12/2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala KPPN dengan Satuan Kerja Lingkup KPPN Bondowoso Tahun Anggaran 2023, pada 20-21 Desember 2022.  Acara dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di wilayah Kerja KPPN Bondowoso antara lain Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo.  Acara dipandu oleh Kepala KPPN Bondowoso Budi Daryanto. Dalam pembahasannya disampaikan bahwa penetapan APBN dilakukan oleh presiden dan disampaikan Kemenkeu kepada masing-masing k/l yang terdiri dari sasaran dan program,  sehingga APBN dioptimalkan untuk menahan gejolak ditengah kepastian global seperti konflik internasioanl maupun pandemi, serta APBN harus waspada, adaptif dan responsif. Sehingga berharap agar Satuan Kerja (Satker) dapat mencapai target penyerapan.  Acara diakhiri dengan foto bersama dengan satker diwilayah kerja KPPN Bondowoso. (Dy) 

Sidoarjo - Giat tahapan pemilu 2024 semakin padat dan beririsan dengan pelaksanaan  kegiatan di divisi lainnya. Hari ini selasa Tanggal 20 Desember 2022 Tim Teknis Penyelenggaraan KPU Bondowoso mengikuti Bimtek Silon DPD pada Pemilu 2024 yang  dibuka langsung  Ketua Kpu Prov jatim Hairul Anam di Aula KPU Kabupaten Sidoarjo jam 16.00 WIB  Bimbingan Teknis ini sesuai  surat undangan KPU Provinsi Jawa Timur Tanggal    Desember 2022  Nomor :   dan diikuti oleh Heniwati (Div teknis Penyelenggaraan), Moh Ilyas Purwo Agomo (Kasubbag Tekmas KPU Bondowoso) dan Saparullah (operator Silon 2024)  "Bimtek ini berbeda dengan rakor, jadi diharapkan semua komisioner dan operator memahami mekanisme secara utuh aplikasi silon karena KPU kabupaten/kota bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan nanti Keberadaan kawan kawan komisioner harus mampu memberikan kebijakan dan keputusan pada pelaksanaan nanti berdasarkan norma dan aturan yang ada"   sehingga pelaksanaan verifikasi calon DPD berjalan dengan baik dan aman,  pesannyq hairul Anam pada semua komisioner  yang hadir saat membuka bimtek Silon DPD 2024 bersama KPU Kab/kota se Jawa Timur. (eR)