Berita Terkini

Penilaian Kinerja PPK dan PPS menjadi tanggung jawab KPU

Bondowoso (14/10/2023), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso mengikuti lanjutan kegitan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Kegiatan Rakor Evaluasi Kinerja Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 pada hari ke-2 (dua) adalah pemaparan materi III Oleh Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Timur, Rochani tentang evaluasi kinerja sebagai instrumen penilaian kinerja Badan Adhoc dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Selain itu Rochani juga menyampaikan beberapa poin penting terkait tugas KPU terhadap badan Adhoc, salah satunya adalah terkait penilaian Kinerja PPK dan PPS yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab KPU.  "hendaknya evaluasi rutin bulanan dilakukan secara profesional dan komprehensif sehingga nanti bisa dijadikan dasar saat akan melakukan perpanjangan kontrak Badan adhoc". Imbuhnya.(Alv)

Rakor Evaluasi Kinerja Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024

Bondowoso (13/10/2023) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur Acara diselenggarakan di Aula Lantai II KPU Provinsi Jawa Timur yang dimulai pada pukul 14.00 WIB. Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Bondowoso, Sunfi Fahlawati dan Kepala Sub bagian Hukum KPU Bondowoso, Fahrurozhi Mashuri selaku undangan yang mewakili KPU Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya Sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam menyampaikan beberapa hal penting dalam proses organisasi modern adalah perencanaan yang baik, kemudian pengelolaan, serta melakukan proses monitoring dan pengendalian kapada Badan adhoc. Setelah itu dilanjutkan pemaparan materi pertama oleh Dosen ilmu Komunikasi FISIP UNAIR, Dr. Suko Widodo, Drs.,M.Si tentang etika kominikasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dilanjutkan materi kedua oleh Anggota Tim Pemeriksa Daerah DKPP, Dr. Sri Setyadji, S.H.,M.Hum tentang penegakan etik perilaku sumpah/janji dan pakta integritas penyelengaraan Pemilu dalam Pemilu Tahun 2024.(Alv)

KPU Provinsi Jawa Timur Sukses Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Pemilu 2024

Surabaya, 12 Oktober 2023 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur telah sukses menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka mempersiapkan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilu Tahun 2024. Rapat koordinasi yang melibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses penyusunan DPTb yang akurat dan terkini. Rapat koordinasi dilaksanakan dari hari Kamis hingga Jumat, tanggal 12 hingga 13 Oktober 2023, dimulai pukul 14.00 WIB hingga selesai. Tempat pelaksanaan rapat adalah di Aula Lantai 2 Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Raya Tenggilis 1-3, Surabaya. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Jawa Timur beserta Kasubbag dan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Rapat diawali dengan sambutan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, diikuti oleh pengarahan dari Anggota KPU Divisi Perencanaan, Miftahur Rozaq, serta Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini. Dalam agenda rapat, Anggota KPU Divisi Data Informasi, Nurul Amalia, memberikan materi tentang penggunaan SIDALIH dalam penyusunan DPTb untuk Pemilu 2024. Penyusunan DPTb merupakan tahap krusial dalam persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, bertujuan untuk memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat dan memiliki hak pilih terdaftar dengan benar dan lengkap dalam daftar pemilih, sehingga dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi pada Pemilu Tahun 2024. KPU Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas demi mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dan berkontribusi secara maksimal dalam mendukung proses penyusunan DPTb ini, guna menjamin kelancaran dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Pengenalan dan Bimtek Aplikasi E-SPIP

Jakarta (12/10/2023) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menghadiri acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis e - SPIP yang diadakan oleh KPU Republik Indonesia. Acara sosialisai dan bimtek dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang, pertama tanggal 11 dan gelombang kedua pada tanggal 12 Oktober 2023, yang setiap gelombangnya diikuti oleh 19 (sembilan belas) KPU Provinsi beserta KPU Kab/Kota di seluruh Indonesia. Kegiatan sosialisasi dan bimtek ini mengundang Kepala Subbagian Hukum dan SDM serta Operator e-SPIP. Acara hari ini dimulai pada pukul 08.00 WIB di Hotel Pullman Central Park Jakarta Selanjutnya Sambutan sekaligus pembukaan hari ini oleh Inspektur Utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Nanang Priyatna, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan sosialisai PKPU Nomor 8 Tahun 2023 dan Launching aplikasi e-SPIP yang telah dilaksanakan pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023. Nanang Priyatna juga menyampaikan bahwa pada saat pelaksanaan Launcing dihadiri oleh Ketua KPU, Anggota KPU, Sekretaris Jendral KPU beserta para Deputi. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pengenalan sekaligus simulasi penginputan dan upload data kartu kendali pada aplikasi e-SPIP.(Alv)

KPU Luncurkan E-SPIP

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan aplikasi E-SPIP. Aplikasi ini merupkan inovasi KPU RI untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota se-Indonesia.  Perhelatan yang diselenggarakan di hall Pullman Hotel pada 9-10 Oktober 2023 tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari ddampingi anggota KPU, Sekjen, serta pejabat eselon I dan II, serta para Ketua, Divisi Hukum dan Pengawasan, serta sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota se-Indonesia.  Kegiatan tersebut juga menghadirkan  Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP Ikhwan Mulyawan.  Sistem Pengendalian Intern (SPI)  merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secaraterus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pengarahan acara tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawawasan KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, SPIP merupakan kebijakan KPU untuk mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan tugas KPU. Selain itu, optimalisasi SPIP bisa memantau profesionalitas anggota KPU. Dalam kegiatan tersebut, KPU Bondowoso berpartisipasi dengan menugaskan Ketua KPU Bondowoso Junaidi, Divisi Hukum dan Pengawasan Amirudin Makruf, serta Sekretaris Toidin untuk menghadiri acara tersebut dari awal sampai selesai. (junaidi/amirudin M/idi)

KPU BONDOWOSO HADIRI RAKOR PENYUSUNAN PIPK DAN REKON WILAYAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN TRIWULAN III TAHUN 2023

SURABAYA [09/10]. KPU Bondowoso Hadiri Rakor Penyusunan PIPK dan Rekonsiliasi Wilayah Pemyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Triwulan III Tahun 2023 di Kantor KPU Kota Surabaya. Acara dihadiri oleh Kadubbag Rendatin, Kasubbag KUL Operator GLP dan Operator Persediaan pada 38 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Turut hadir dalam acara Risma Tim AKLAP dari KPU RI sebagai Narasumber sekaligus Moderator. Acara dibuka langsung oleh Choirul Anam (Ketua KPU Provinsi Jawa Timur). Dalam pembukaannya Choirul Anam menghimbau untuk dapat menyusun Laporan Keuangan dengan sangat akurat.  "Kedepannya, kita harus melakukan pertanggungjawaban sesuai regulasi. Saya harap tahapan Pemilu ini berjalan dengan sukses, dengan catatan laporan keuangan juga harus sukses dan tidak ada masalah. Ujarnya" Acara dimaksud untuk upaya menjaga akuntabilitas dan kualitas penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Wilayah Triwulan III Tahun 2023 serta mewujudkan PIPK yang efektif dan evaluatif. Yans