Berita Terkini

Kota Batu 17/12. KPU Bondowoso mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Peningkatan Kualitas serta Pertanggungjawaban Keuangan KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Timur yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Royal Orchids Garden Hotel Kota Batu dan diikuti oleh 38 KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Timur. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Miftahur Rozaq (Plh. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur) dengan menghadirkan narasumber Purmaningrum sebagai Perwakilan dari Kanwil DJPb Surabaya. Dalam penyampaiannya Purmaningrum menjelaskan terkait Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Sebagai Alat Kontrol Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Satuan Kerja. "Selama ini, kami (KANWIL) selalu memantau capaian output setiap satker, jadi kami mengetahui seluruh serapan anggaran yang telah dicapai oleh satker". Ujarnya. Selain itu Purmaningrum juga menyampaikan batas waktu untuk  penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) perbulan ke KPPN dan nilai terkait ketepatan waktu untuk pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN. "Untuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) itu paling lambat tanggal 10 dibulan berikutnya, kalau terkait Surat Perintah Membayar (SPM) ada nilai sendiri disetiap pengajuannya, contohnya SPM LS kalau diajukan sebelum batas waktu yg diberikan maka nilainya 100." Imbuhnya. Dikesempatan yang sama Miftahur Rozaq (Plh. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur) memberikan sedikit masukan dan penegasan kepada 38 KPU Kabupaten/Kota terhadap apa yang disampaikan oleh perwakilan Kanwil DJPb Surabaya. "Agar diperhatikan langkah - langkah apa saja yang harus diikuti dalam menghadapi laporan diakhir tahun ini". Tuturnya. (Yan/Da#).

Bondowoso  – Rabu (16/12/2021), KPU Bondowoso mengikuti mengikuti  acara “ Sosialisasi Program Tabungan Perumahan Rakyat” yang dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring dan diikuti oleh seluruh Pegawai dilingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/KIP Kabupaten/Kota se - Indonesia. Pada Program Sosialisasi hari ini, menghadirkan Narasumber Imam Syafii Toha dan Barik Gusaini. Di lingkungan KPU Kabupaten Bondowoso sosialisasi ini diikuti oleh Sekretaris KPU Kab. Bondowoso dan seluruh ASN yang merupakan peserta wajib program Tabungan Perumahan Rakyat. “Masyarakat yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta, sedangkan masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi Peserta.” Ujar Imam.   Imam juga menambahkan tujuan daripada keikutsertaan Tapera yaitu menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Toidin menuturkan bahwa PNS dilingkungan KPU Kabupaten Bondowoso bisa memanfaatkan Program Tabungan Perumahan Rakyat untuk masa depan. (Da#)

BONDOWOSO - KPU Bondowoso menerima DIPA Petikan Tahun 2022 secara resmi di Aula KPPN Bondowoso, Rabu, 15 Desember 2021. DIPA berisi ukuran kinerja pelaksanaan kegiatan beserta dengan anggaran yang tersedia. Hadir dalam acara Sekretaris KPU Bondowoso Toidin. Dalam kegiatan tersebut, Kepala KPPN Bondowoso Edy Purwanto memberikan catatan terkait dengan pelaksanaan anggaran. Di antaranya, pelaksanaan anggaran akan menerapkan aplikasi SAKTI secara penuh. Oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran harus mengontrol penggunaan aplikasi keuangan tersebut. Selain itu, Edy memberikan evaluasi pelaksanaan pembayaran yaitu minimnya penggunaan Kartu kredit Pemerintah serta marketplace Belanja Pemerintah (Digipay).  Marketplace khusus belanja pemerintah tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas anggaran. "Lebih bagus menggunakan marketplace karena semua terekam," paparnya. Sekretaris KPU Bondowoso Toidin menyampaikan KPU Bondowoso sangat mendukung upaya peningkatan akuntabilitas dengan menerapkan kebijakan-kebijakan penganggaran seperti SAKTI serta pembayaran belanja pemerintah menggunakan Marketplace Belanja Pemerintah.  "Kami akan berusaha menerapkan kebijakan tersebut seoptimal mungkin," Ungkapnya. (Umam/aji/idi)

Divisi Sosdiklih, Sumber Daya Manusia dam Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso, Sunfi Fahlawati, menghadiri undangan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso dalam acara Lokakarya Penyusunan Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) yang diselenggarakan di gedung Shaba Bina Praja I Setda Kabupaten Bondowoso. Acara tersebut akan berlangsung selama 2 hari, yakni hari ini, Rabu (15/12/2021) dan besok, Kamis (16/12/2021). Penjabat (Pj) Kepala Dinas Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah, menyampaikan maksud diadakannya acara tersebut agar data penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso bisa terdata dengan baik secara keseluruuhan. “output dari kegiatan ini nanti akan tersusun satu matriks dan kegiatan rencana aksi daerah yang nanti akan dijadikan dasar bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di kabupaten bondowoso tersusun secara rapi sistematis dan menjadi pedoman untuk perlindungan disabilitas dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya Anisatul juga menambahkan, “tentu kami sadar pemenuhan perlindungan hak disabilitas ini tidak hanya menjadi tugas dinas sosial, tetapi menjadi tugas kita semua, seluruh lintas OPD dan juga pilar-pilar sosial yang ada di masyarakat.” Tambahnya. Selain itu, Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso, Irwan Bachtiar Rachmat, menginginkan diadakannya forum khusus mulai dari tingkat desa dan kabupaten. “saya ingin ada forum khusus yang melibatkan saudara-saudara kita yang disabilitas dan ini mutlak harus dimunculkan.” Kata Irwan. Sementara itu, kegiatan workshop tersebut juga dihadiri  secara Virtual oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Maliki), Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Lead KOMPAK (Ratna Fitriani) dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek. (ndi)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso mengikuti secara daring kegiatan Media Gathering bertema "Peran Media dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dan Launching RPP Prabu Linggih for Android" yang diselenggarakan KPU Kota Probolinggo, Rabu (15/12). Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Setjen KPU RI, Cahyo Ariawan menyampaikan pentingnya peran media dalam hoaks dan disinformasi yang terjadi di tengah masyarakat sehingga dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat jelang Pemilu dan Pemilihan 2024. “media berperan juga untuk melawan kekacauan informasi, hoaks dan ujaran kebencian yang mengancam kehidupan demokrasi”, ujar Cahyo. Selain itu, Cahyo sangat mengapresiasi atas inovasi KPU Kota Probolinggo melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Prabu Linggih yang berbasis android. “RPP Prabu Linggih yang diinisiasi oleh KPU Kota Probolinggo merupakan terobosan dari bidang teknologi yang harus diapresiasi sehingga dalam sisa waktu selama dua tahun kedepan menuju Pemilu Serentak 2024, KPU Kota Probolinggo dapat mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah dibuat untuk meningkatkan angka partisipasi Pemilu menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya”, ungkapnya. Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri Ketua KPU Probolinggo, Ahmad Hudri beserta anggota, jajaran secretariat, stakeholder terkait, Anggota KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro dan Ketua PWI Persiapan Probolinggo, H.A. Suyuti sebagai narasumber. (ndi)

Rabu (15/12/2021), Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso Toidin beserta Plt Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Adiets Nurhasanah dan Plt Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi M. Saparullah mengikuti Bimbingan Teknis dan Simulasi Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja PNS Periode II Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh KPU RI secara Media Dalam Jaringan melalui Zoom Meeting dimulai pukul 09.00 sampai dengan selesai. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se Indonesia. Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja PNS Periode II Tahun 2021 disusun berdasarkan Permen PAN RB Nomor 08 Tahun 2021, dalam hal ini terdapat Transformasi Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja PNS dimana sebelumnya berpedoman pada PP 46 Tahun 2011 Jo. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013. Dalam Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja PNS Periode II Tahun 2021 transformasinya adalah rencana kegiatan berbasis pada outcome/hasil sedangkan Penyusunan dan Penilaian sebelumnya Rencana Kegiatan berbasis pada aktifitas, tutur Hamzah Al Hasani selaku Narasumber dari Direktorat Kinerja ASN Badan Kepegawaian Negara. Output yang ingin dicapai dalam Transformasi Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja PNS ini diantaranya menghasilkan Dokumen dinamis, memuat ekspektasi pimpinan dari dialog kinerja, direviu secara berkala (periodik) melalui ongoing feedback serta kinerja hasil cascading, IKI yang Smart. Toidin, menyampaikan dengan adanya Bimbingan Teknis dan Simulasi Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja PNS Periode II Tahun 2021 ini diharapkan seluruh PNS di lingkungan KPU Kabupaten Bondowoso bisa memahami dan segera menyelesaikan Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja PNS Periode II Tahun 2021 untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan KPU Provinsi Jawa Timur. Disamping itu harapannya percepatan Penilaian Sasaran Kinerja PNS Periode II Tahun 2021 ini bisa digunakan apabila sewaktu waktu dokumen tersebut dibutuhkan oleh PNS di lingkungan KPU Kabupaten Bondowoso, tuturnya. (Dits)