Berita Terkini

Jakarta (06/08/2022) - KPU Kabupaten Bondowoso mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Potensi Permasalahan Hukum Pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR Dan DPRD yang diselenggarakan oleh KPU RI bertempat di Ballroom Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 5 sampai 7 Agustus 2022. Hadir dalam acara tersebut, Ketua dan Anggota KPU RI, Sekretaris Jenderal, Inspektur Utama, para Deputi, para Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi beserta Kabag Hukum dan SDM Provinsi se-Indonesia, para Divisi Hukum dan Pengawasan Kab/Kota se-Indonesia beserta Kasubbag Hukum dan SDM tingkat Provinsi dan Kab/Kota seluruh Indonesia. Dalam sambutan pembukaan di hari pertama pelaksanaan Rakor, Hasyim Asy'ari, Ketua KPU RI menyampaikan, " Salah satu indikator Pemilu demokratis adalah predictable procedure but unpredictable result, kata kuncinya harus ada kepastian hukum. KPU menurut konstitusi, salah satu karakternya adalah lembaga yang bersifat nasional, ada karakter hirarkis di dalamnya. Sehingga konsekuensinya apa yang sudah diatur oleh KPU di Peraturan KPU khususnya untuk tahapan pendaftaran Partai Politik, KPU Provinsi sampai dengan KPU Kab/Kota mengikuti apa yang telah diatur di situ supaya ada kepastian hukum ". (zhi)

Bondowoso (05/08/2022) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso mengikuti Rapat Koordinasi Pengusulan MoU di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur secara daring, Jum’at (05/08/2022). Rakor pengusulan MoU dilaksanakan oleh KPU Provinsi bersama dengan 16 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sebelumnya telah mengirimkan draft MoU untuk selanjutnya disampaikan ke KPU RI. Hadir dalam rakor adalah Ketua KPU, Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat, serta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di 16 KPU Kabupaten/Kota yang telah mengajukan draft MoU. Kegiatan rakor secara langsung dibuka oleh Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Gogot Cahyo Baskoro, dengan menyampaikan beberapa evaluasi terhadap draft MoU yang sudah masuk ke KPU Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disampaikan pula timeline yang sudah dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Timur sehingga masing-masing KPU Kabupaten/Kota sebisa mungkin mengikuti timeline yang sudah disusun. Gogot juga menyampaikan indikator review draft MoU yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Setidaknya ada 5 indikator, yakni Urgensi MoU, Implementasi MoU, Kontinuitas, Struktural Kelembagaan para pihak, dan ruang lingkup. Selepas Gogot menyampaikan evaluasi, masing-masing perwakilan KPU Kabupaten/Kota mempresentasikan draft yang sudah diajukan. Sebelumnya, KPU Kabupaten Bondowoso telah mengirimkan 16 draft MoU kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya diajukan ke KPU RI untuk proses tahap selanjutnya. Anggota KPU Kabupaten Bondowoso Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat, Sunfi Fahlawati, menyampaikan secara detail latar belakang, maksud dan tujuan serta urgensi melakukan MoU kepada masing-masing lembaga yang tercantum dalam draft. (mipa)

Bondowoso (05/08/2022) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso melalui Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso membangun komitmen bersama untuk menerapkan Cashless Management System (CMS) secara penuh. Hal ini terungkap dalam diskusi bersama jajaran komisioner dan pejabat struktural KPU Provinsi Jawa Timur dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penataan Aset dan BMN, Jum’at (05/08/2022). Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, menyampaikan bahwa penerapan CMS harus diupayakan secara maksimal dan tidak ada alasan untuk tidak dijalankan. Merespon hal tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso, Toidin, menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung penerapan CMS tersebut, KPU Kabupaten Bondowoso telah berproses mengupayakan 3 jalan, yakni penerapan MCM, kemudian penggunaan Kartu Kredit Pemerintahan (KKP) dan terakhir penggunaan sistem digipay. Tiga hal tersebut sedang berproses untuk terus dilaksanakan dalam rangka memperbaiki tata kelola administrasi keuangan. Toidin mengatakan bahwa, “langkah penerapan Mandiri Cash Management (MCM) telah diupayakan dan beberapa waktu kemarin pihak bank juga memberikan pelatihan kepada KPU Bondowoso terkait penerapan MCM tersebut”. Toidin juga menyampaikan kendala pembayaran untuk beberapa pihak ketiga yang belum bisa menggunakan MCM. Sementara itu, penggunaan KKP juga diupayakan maksimal meskipun masih fokus untuk pembayaran hotel dan tiket ketika melakukan perjalanan dinas. Hal lain yang juga diupayakan adalah penerapan digipay dalam proses pembelian barang, sementara ini digipay masih terkendala pihak ketiga yang belum tersedia fasilitas itu. “penerapan digipay ini untuk pengadaan barang jasa dibawah 5 juta, meskipun vendor dari pihak bank sampai saat ini belum tersedia tetap akan kita upayakan”. (mipa)

Bondowoso (05/08/2022) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur lakukan monitoring dan evaluasi ke KPU Kabupaten Bondowoso, Jum’at (05/08/2022). Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap penataan aset dan BMN untuk persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh komisioner dan pejabat struktural di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur yang dipimpin secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam, dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa saat ini KPU Provinsi Jawa Timur melakukan sampling monitoring dan evaluasi terhadap 7 kabupaten/kota di Jawa Timur, salah satunya adalah KPU Kabupaten Bondowoso. “KPU Provinsi Jawa Timur mau tidak mau harus turun langsung untuk melakukan monitoring karena harus cek secara langsung di lapangan”, lanjut Choirul Anam. Selain itu, Choirul Anam juga menyampaikan beberapa pesan penting terkait dengan penatausahaan keuangan, diantaranya adalah penggunaan sistem Cash Management System (CMS) yang harus segera dilakukan. Selepas Ketua KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan sambutan pembukaan, Anggota KPU Jawa Timur, Miftahur Rozaq, sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Timur yang mengampu Divisi Perencanaan dan Logistik, juga menyampaikan beberapa poin penting yang akan dimonitoring dan dievaluasi seperti penghapusan logistik, migrasi aset dan persediaan, Sirup dan kesiapan gudang logistik. Miftahur Rozaq juga menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan merupakan tindak lanjut atas intruksi KPU RI terkait tata kelola keuangan dan logistik. Selanjutnya untuk menanggapi beberapa poin yang menjadi catatan KPU Provinsi Jawa Timur, Ketua KPU Kabupaten Bondowoso dan Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso menanggapi beberapa hal penting, diantaranya adalah terkait soliditas kerja, penatausahaan keuangan dan logistik, serta penerapan CMS di KPU Kabupaten Bondowoso. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilanjutkan dengan pendalaman materi oleh pejabat struktural KPU Provinsi Jawa Timur kepada tim keuangan KPU Kabupaten Bondowoso. (mipa)

Bondowoso (04/08/2022) – Rombongan Pengurus Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI) melakukan kunjungan ke Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik KPU Kabupaten Bondowoso, Kamis (04/08/2022). Rombongan Pengurus PDRI Bondowoso dipimpin secara langsung oleh Ketua PDRI Kabupaten Bondowoso, Imam R, didampingi oleh Sekretaris dan Bendahara PDRI Kabupaten Bondowoso. Rombongan diterima oleh petugas helpdesk yang terdiri dari Koordinator dan Anggota Tim Helpdesk yang bertugas didampingi oleh Sekretaris Helpdesk. Selanjutnya rombongan dipersilahkan untuk mengisi buku tamu dan menyampaikan  maksud dan tujuan untuk hadir ke Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik KPU Kabupaten Bondowoso. Ketua PDRI, Imam, menyampaikan bahwa maksud kedatangannya dimaksudkan untuk menyerahkan dokumen kepengurusan dan beberapa dokumen lainnya, seperti alamat kantor, SK Kemenkumham, dan beberapa dokumen lainnya. Selain itu, Imam juga menanyakan beberapa hal terkait dengan proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang saat ini sedang berjalan. Ikut hadir menerima kunjungan dari pengurus PDRI adalah Anggota KPU Kabupaten Bondowoso, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Anggota KPU Kabupaten Bondowoso Divisi Hukum dan Pengawasan. Anggota KPU Kabupaten Bondowoso, Heniwati, menyampaikan beberapa hal atas pertanyaan dari pengurus PDRI.  (mipa)

Bondowoso (04/08/2022) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso lakukan upgrade pemahaman kepada tim helpdesk pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, Kamis (04/08/2022). Upgrade pemahaman ini dilakukan dalam rangka upaya untuk mengikuti perkembangan informasi yang tengah terjadi pada tahap pendaftaran partai politik yang dilakukan oleh KPU RI. Upgrade pemahaman disampaikan oleh Anggota KPU Bondowoso Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Heniwati, didampingi juga oleh Ketua KPU Bondowoso, Junaidi. Heniwati merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait helpdesk agar kedepannya tim helpdesk bisa bekerja dengan optimal. Hadir dalam forum seluruh tim helpdesk yang terdiri dari ketua, sekretaris, koordinator, koordinator harian dan anggota helpdesk. Ketua Tim Helpdesk KPU Bondowoso, yang juga selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso, Toidin, menyampaikan beberapa usulan teknis terkait kinerja tim helpdesk agar lebih optimal, diantaranya adalah terkait petugas piket tim helpdesk dan juga kewajiban pemenuhan informasi oleh helpdesk pada saat jam libur kantor. Toidin menyampaikan bahwa meskipun hari libur kantor, akan tetapi helpdesk dituntut untuk terus melakukan pelayanan, sehingga perlu dilakukan strategi-strategi tertentu agar pelayanan bisa tetap terpenuhi. Disela-sela kegiatan upgrade pemahaman tim helpdesk, disinggung pula beberapa pembahasan terkait proses verifikasi administrasi yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Bondowoso. Selain itu, disampaikan pula materi terkait simulasi dummy sipol kepada operator verifikasi sebagai bekal awal agar lebih mengenal sipol. (mipa)