Perkuat SPIP dan Dokumentasi Pemilu, KPU Bondowoso Gelar Evaluasi Internal
Bondowoso (08-09-2025) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso terus berupaya memperkuat kinerja kelembagaan, khususnya di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum. Untuk itu, KPU Bondowoso melaksanakan evaluasi kinerja yang dipimpin langsung oleh Anggota KPU Bondowoso Divisi Teknis Penyelenggaraan, Abu Sofyan, bersama Anggota KPU Bondowoso Divisi Hukum dan Pengawasan, Moh. Andri Yulianto, Senin (08/09/2025).
Evaluasi ini difokuskan pada empat hal penting. Pertama, evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Meskipun telah berjalan, namun pencermatan dokumen yang diperiksa masih perlu ditingkatkan. “Pencermatan dengan teliti ini sangat penting, karena bagaimanapun saya sebagai Komisioner nantinya yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap SPIP,” tegas Moh. Andri Yulianto.
Kedua, evaluasi terkait pembagian tugas di Sub Bagian Teknis dan Hukum. Menurut hasil pembahasan, diperlukan kerja sama dan kerja kolektif agar beban tidak bertumpuk pada satu orang. Selain itu, pelatihan softskill yang relevan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan juga perlu ditingkatkan agar kinerja semakin optimal.
Ketiga, evaluasi menyangkut pelaksanaan kajian teknis yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Abu Sofyan menekankan pentingnya perbaikan yang berkesinambungan. “Kita wajib melakukan perbaikan selagi bisa dilakukan, tidak masalah yang penting dilakukan agar menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Keempat, evaluasi difokuskan pada pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan. Hasil penyelenggaraan Pemilu dinilai sebagai data penting dan bersejarah yang wajib disimpan dengan baik sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.
Selain evaluasi, Anggota KPU Bondowoso Divisi Hukum dan Pengawasan juga mendorong dilaksanakannya kajian hukum secara rutin dengan melibatkan seluruh komisioner dan sekretariat. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkaya materi kepemiluan, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi dinamika regulasi dan penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang. (mipa)
