Sosialisasi PerKI Kupas Tuntas Standar Layanan Dan Prosedur Informasi Pemilu

Madiun, Kamis (27/02). Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Dan Prosedur  Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim, KPU Provinsi Jawa Timur mengintruksi KPU Kabupaten/ Kota untuk menghadiri acara sosialisasi tersebut, Divisi SDM dan Parmas (Sunfi Fahlawati) hadir untuk mewakili KPU kabupaten Bondowoso.

Acara sosialisasi tersebut di hadiri oleh  Sekretaris Bakorwil Kota Madiun, Komisioner KI Provinsi Jatim, Komisioner KPU Provinsi Jatim (Gogot Cahyo Baskoro bersama Nurul Amalia) yang berlangsung dikantor Bakorwil Madiun- Jl. Pahlawan No. 31, Madiun.
Imadoeddin, Ketua KI (Komisi Informasi) Provinsi Jatim  dalam sambutannya mengatakan  “Mudah- mudahan dalam pertemuan kali ini terdapat informasi yang diberikan, dalam sosialisasi PerKI Nomor 1 Tahun 2019 ini memang khusus pada penyelenggaraan pemilihan umum” Paparnya.

Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara oleh Sekretaris  Bakorwil Kota Madiun, ia Memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena sudah memilih kantor Bakorwil kota madiun untuk acara ini, Semoga bisa sukses dan memberikan yang terbaik untuk mensukseskan Pemilihan Serentak  Tahun 2020” ungkapnya

Dilanjutkan  materi  pertama tentang standar pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemilu oleh Herma Prabayanti (Komisioner Komisi Informasi provinsi Jawa Timur) yang membahas terkait Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019 bahwa informasi pemilu bersifat terbuka, layanan informais cepat dan tepat,biaya ringan dan sederhana, serta beberapa hal yang terkait. Pada kesempatan itu pula hadir narasumber Achmad Nur Aminuddin menyampaikan terkait PSI Pemilu dan Pemilihan.

Sunfi Fahlawati, Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Bondowoso yang hadir pada kesempatan itu menyampaikan “Acara yang digagas oleh KI Provinsi Jatim ini sangat bagus karena selama ini terkait pengelolaan informasi publik memang perlu ada regulasi yang mengatur, sehingga keterbukaan informasi publik lebih tepat dan tidak disalah gunakan.

Lebih lanjut, Saya sebagai Divisi SDM dan Parmas yangg dalam hal ini bertanggung jawab atas PPID di lembaga bisa lebih paham dalam pengelolaan PPID. Kata anggota KPU Bondowo yang biasa disapa Fifi itu. (Mhib)

Mungkin Anda Menyukai