PEREMPUAN DAN DISABILITAS PUNYA HAK BERPOLITIK

Jakarta, Jumat(27/9), Hari ke-3 Orientasi Tugas Anggota KPU dan Sekretaris KPU Kab/Kota di Hotel Grand Mercury Harmoni Jakarta. Sesi pada hari ini membahas Pemilu Inklusif, Sistem Pemilu di Indonesia, tahapan penyelenggaraaan Pemilu, Tata kelola penyelenggara Pemilu dan Renstra dan Perencanaan operational.

Endang selaku Fasilitator mengawali sesi mewujudkan pemilu inklusif (Gender dan Disabilitas) dengan curah pendapat terkait apa itu gender. Dalam pemaparannya dia menyampaikan bahwa: “Gender adalah suatu konsep kultural atau konstruksi social budaya yang membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, meliputi fisik, sifat, karakter, peran dan sebagainya”. Gender tidak bersifat kodrati dan tidak berlaku universal” jelasnya

Sementara itu Heniwati, Komisioner KPU Bondowoso menyampaikan “(Gender dan Disabilitas) menjadi penting untuk dibahas oleh Penyelenggara Pemilu dalam orientasi tugas ini.  Karena perbedaan gender masih sering dipersoalkan padahal identitas yang dilekatkan pada perempuan (lemah, kasur, sumur dapur) seringkali merugikan perempuan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan peran perempuan baik dalam keluarga Maupun ruang public. Konstruk masyarakat mengenai identitas perempuan perlu dirombak, perempuan punya hak dipilih dan memilih dalam kontes politik” Ungkapnya.

Lebih lanjut menambahinya “Begitu juga dengan Para penyandang disabilitas, mereka juga punya hak yang sama, termasuk hak berpolitik melalui pemilihan umum. KPU yang merupakan alat Negara harus bertanggung jawab agar hak partisipasi politik setiap warga Negara terpenuhi.

Kemudian sesi dilanjutkan dengan membahas Sistem Pemilu. Ada  dua varian utama system pemilu di dunia, yakni Mayoritas/Distrik dan Proporsional. Di Indonesia menerapkan kedua varian system pemilu untuk memilih presiden,kepala daerah,DPD dan DPR?DPRD. Dan sesi diakhiri dengan praktek mengkonversi jumlah suara menjadi kursi di parlemen dengan metode sainte Lague. (HENI)

Mungkin Anda Menyukai