Ngaji Bareng Kembali Terhadap Kumpulan PKPU Pencalonan

http://kpud-bondowosokab.go.idBondowoso, Selasa 21 Maret 2017 bertempat di Aula KPU Kabupaten Bondowoso,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso kembali melaksanakan kegiatan rutin mingguan yaitu “Ngaji Bareng  Kembali  Terhadap Kumpulan PKPU Pencalonan” tentang Kumpulan PKPU dalam hal pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun PKPU yang menjadi bahasan kali ini diantaranya PKPU Nomor 9 Tahun 2015, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam acara tersebut dipimpin langsung oleh Bpk. HAIRUL ANAM., S.Pd selaku Ketua KPU Kabupaten Bondowoso didampingi oleh jajarannya. Acara tersebut dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, hadir pula pada acara dimaksud para Kasubbag, beserta staff.

Dalam ngaji bareng tersebut, ada salah satu pembahasan tentang , Apakah Kepala Daerah yang Ikut Pilkada Harus Mundur dari Jabatannya?

Menurut Bpk. Junaidi., SH “Dari serangkaian syarat-syarat menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, tidak ada syarat yang menyatakan bahwa calon kepala daerah yang masih menjabat sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya itu jika akan mencalonkan diri kembali. Artinya, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri tersebut tidak diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali ia mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon. Namun, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya selama masa kampanye jika mencalonkan kembali pada daerah yang sama”, Selasa (21/3).

Ketentuan mengenai kepala daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 . Sedangkan ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“Perpu 1/2014”) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (“UU 1/2015”) dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (“UU 8/2015”) kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU 10/2016”).

Dalam keterangannya, Bpk. Junaidi., SH juga menjelaskan “Penafsiran terhadap peraturan/undang- undang tentang Pencalonan tersebut haruslah menggunakan Penafsiran sistematis, yaitu dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain. Cara penafsiran ini adalah dengan mencari hubungan antara sebagian dari sesuatu undang-undang dengan undang-undang itu sendiri.”  (Mr/Zan)

Mungkin Anda Menyukai