Melek Regulasi, KPU Bondowoso Ngaji PKPU

Bondowoso, Umumnya kegiatan pengajian diisi oleh penceramah keagamaan, beda halnya dengan kegiatan yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, yakni “Ngaji PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum)”, acara yang digelar di lingkup kesekretariatan KPU Bondowoso ini merupakan agenda dari Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas (Sunfi Fahlawati) dan Divisi Hukum (Amirudin Makruf), dihadiri oleh seluruh jajaran komisioner beserta kasubbag dan staf di Gedung Aula Kantor KPU Kabupaten Bondowoso, Selasa (28/01).

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan awal di tahun 2020 ini yang nantinya akan menjadi agenda rutinan KPU Kabupaten Bondowoso kedepan dalam rentang waktu sebulan sekali. Agenda rutinan rutinan tersebut merupakan langkah yang diambil oleh jajaran pimpinan KPU Bondowoso sebagai sarana belajar bersama untuk menambah pemahaman dan wawasan tentang peraturan-peraturan yang ada di lingkungan kerja KPU itu sendiri.

Pada pertemuan perdana ini membedah isi dari PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas Sunfi Fahlawati, sangat mengapresiasi dengan diadakannya “Ngaji PKPU” ini, ia mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan positif untuk sarana belajar bersama dan mengupgrade diri serta lebih melek regulasi.

“saya sangat apresiasi dengan kegiatan kajian PKPU ini, sebagai media belajar bersama bedah PKPU no 8 tahun 2019, sebagai bentuk meng upgrade diri agar semua SDM yang ada di lingkungan KPU Bondowoso bisa lebih melek regulasi, dalam hal ini PKPU sebagai pegangan utama kita,” ujar Sunfi Fahlawati.

Sementara itu, Divisi Hukum KPU Bondowoso, Amirudin Makruf juga menambahkan, “Kerja itu harus ada tatanannya untuk saling mengisi dan saling melengkapi pemahaman tentang tata kerja, makanya yang jadi pembahasan di pertemuan pertama ini dalah PKPU No. 8 Tahun 2019,” bebernya.

Kemudian ia melanjutkan, “dan juga ngaji PKPU ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan supaya ada kesamaan pemahaman, persepsi dalam memahami PKPU, agar dalam menyikapi persoalan berdasarkan landasan yang sama,” pungkasnya. (ndi)

Mungkin Anda Menyukai