KPU Jatim Targetkan Tiap Satker Peroleh Nilai Kinerja A

Surabaya, KPU Provinsi Jawa Timur menargetkan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai kinerja dengan grade A. Peningkatan nilai kinerja yang berasal dari evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  dapat dicapai seiring keberhasilan KPU kabupaten/kota menyelenggarakan Pilkada dan Pemilu.

Saat ini, nilai akuntabilitas kinerja satuan kerja (satker) tertinggi adalah B yang diperoleh oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

“Kami akan intens mendampingi satker untuk menyelenggarakan dan menyusun SAKIP. Syukur-syukur nilai hasil evaluasi kinerjanya memperoleh A,” kata Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Timur Miftahul Rozaq dalam pengarahan Bimtek Penyusunan E-Lapkin bersama KPU kabupaten/kota se- Jawa Timur di aula KPU Provinsi Jawa Timur, Sabtu (21/12).

Selain itu, kata dia, KPU Provinsi Jawa Timur meminta masing-masing satker memenuhi tenggat waktu dalam penyelenggaraan SAKIP 2019. Contohnya, KPU Kabupaten/Kota wajib mengirimkan Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) paling lambat 28 Februari 2020.

Dia menambahkan, penyelenggaraan SAKIP di masing-masing satuan kerja perlu mendapatkan prioritas karena mencerminkan kinerja organisasi KPU. Selain itu, peningkatan nilai kinerja dapat berdampak pada perbaikan penghasilan komisioner.

Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Muhammad E Kawinan mengamini pernyataan komisioner KPU Provinsi Jawa Timur yang berasal dari pulau garam tersebut. Hasil evaluasi kinerja satker KPU di Jawa Timur dapat meningkat. Untuk mencapai itu, KPU Kabupaten/ kota perlu mengisi aplikasi E-Lapkin untuk memantau penyelenggaraan SAKIP di tiap-tiap Satker.

Dia menegaskan, konsentrasi KPU kabupaten/kota untuk menyukseskan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk mencatat kegiatan tersebut dalam SAKIP. “Biasanya, kalau sudah memasuki tahapan, kegiatan seperti ini tidak menjadi prioritas,” ungkapnya.

Kawima menambahkan, peningkatan nilai kinerja dapat berdampak pada perbaikan penghasilan pegawai KPU. Untuk itu, perlu kerjasama antara komisioner dengan pegawai kesekretariatan untuk menyelenggarakan dan menyusun SAKIP. “Minimalnya, Kementerian PAN dan RB akan memberikan perhatian lebih ketika ada usulan kenaikan tunjangan kinerja kalau nilai SAKIP-nya bagus,” tuturnya. (Ali/idi/sheli)

Mungkin Anda Menyukai