“KPU Jatim Gelar Raker Evaluasi Pengelolaan Dan Koordinasi Penghapusan Logistik Pemilu Serentak 2019”

Tuban, Choirul Anam : “KPU Kabupaten/Kota, Terus Jaga Solidaritas” 
KPU Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Evaluasi Pengelolaan dan Koordinasi Penghapusan Logistik Pemilu Serentak 2019, di Kantor KPU Kabupaten Tuban, Selasa (15/10).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Choirul Anam Ketua KPU Provinsi Jatim. Kegiatan ini dihadiri oleh semua Ketua KPU kabupaten/kota se Provinsi  Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Choirul Anam mengatakan, agar KPU Kabupaten dan kota perlu mempersiapkan betul dan matang menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“KPU harus menyolidkan diri dan faktanya masih ada dikabupaten Kota.
Jaga betul soliditas dan tantangan kedepan semakin Solid,”ujarnya saat sambutan di Gedung Kantor KPU Tuban.

Sementara terkait dengan Raker tersebut, Choirul Anam mengatakan, dalam pengelolaan logistik perlu berhati-hati agar tidak melanggar hukum. Karena dalam setiap proses pengelolaan logistik ada prosedurnya dan tidak bisa hanya dilihat dari substansi saja.

Pengelolaan logistik itu akan sangat berdampak terhadap profesionalisme penyelenggara, sehingga dalam pengelolaannya harus hati-hati dan seksama,

Dalam kesempatan itu pula,  Ibu Rohani selaku Divisi SDM KPU Provinsi,  memberikan materi yang terkait dengan usulan Rapim dan akan mengundang 5 orang dengan usulan-usulan yang berasal dari 33 kabupaten/kota untuk dilakukan penilaian.

“LHKPN komisioner, paling lambat 3 bulan setelah pelantikan dan terhadap kepatuhan komisioner masih ada 8 orang yang belum mengaktifkan LHKPN-nya. Padahal 13 Oktober, kami memberikan surat ke KPU kabupaten. Dan mohon ketua bisa memonitoring siapa yang masih belum menyampaikannya,”tegasnya.
Disamping itu, lanjutnya, Komisioner dan PNS dilingkungan KPU, juga harus melaporkan LHKPN.
Dan ini merupakan tugas Kasubag Umum yang akan memberikan punishment kepada teman-teman ASN dilingkungan KPU Kabupaten Dan Kota. Program akhir tahun segera, target program segera selesai. Untuk Bulan November , bagi ASN akan diadakan rapat dalam 5 titik,”pungkasnya.

Hal senada , disampaikan Nurul Amalia Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, dalam Rapat Kerja Evaluasi Pengelolaan dan Koordinasi Penghapusan Logistik Pemilu Serentak 2019, bahwa menghadapi BPK perlu pengawalan bersama.

 “Hal itu perlu dikawal bersama dan jangan sampai ada dokumen yang kurang apalagi hilang,”ungkapnya.
Menurutnya, komisioner dan sekretariat perlu terus bersinergi dalam upaya mempersiapkan kebutuhan pemeriksaan BPK , terutama terkait dengan data yang dibutuhkan dan juga laporan pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kemudian tidak kalah pentingnya adalah SPJ tenaga Adhoc Pemilu 2019 terkait dengan penggunaan anggaran dan sebagainya, harus dipersiapkan dengan baik sesuai realisasinya,” kata Komisioner yang membidangi data dan informasi.

Dalam acara tersebut secara bergantian komisioner menyampaikan materinya. Gogot Cahyo Baskoro  Divisi Parmas juga menyampaikan pada KPU kabupaten untuk mengumpulkan kuisener terhadap RPP.
Menanggapi hal tersebut, Junaidi, Ketua KPU kabupaten Bondowoso, mengatakan ada 6 kabupaten yang tidak aktif antara lain Bondowoso, Jombang dll.
“Sehingga ini menjadi tamparan keras bagi saya, Ketua KPU Bondowoso untuk memberikan suport dalam mengaktifkan kembali RPP. Hasil raker RPP “Singo Ulung” perlu pembenahan  yang serius,”ungkapnya. (Jun)

Mungkin Anda Menyukai