KPU Bondowoso Sinkronisasi Anggaran Pilkada 2018

BONDOWOSO – KPU  Bondowoso kembali menyelaraskan draft rancangan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dalam rapat pleno KPU Bondowoso pada Kamis-Jumat (19-20/5) di aula KPU Bondowoso. Langkah tersebut merupakan tindaklanjut Penerbitan Keputusan KPU standar kebutuhan barang/jasa Pilkada dan Juknis Penyusunan Anggaran Pilkada serta koordinasi dengan KPU Provinsi tentang dana sharing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018.

“Prinsip penyusunan anggaran Pilkada adalah mengacu pada peraturan perundangan dan petunjuk teknis yang berlaku,” kata Ketua KPU Kabupaten Bondowoso Hairul Anam, S.Pd di Aula KPU Bondowoso, Kamis (19/2).

Rapat pleno pembahasan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Tahun 2018 tersebut dihadiri oleh seluruh komisioner dan kasubag KPU Bondowoso, yakni Ketua KPU Bondowoso Hairul Anam, S.Pd, Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi Junaidi, SH, Saifullah S.Ag, MHI (Divisi Teknis Penyelenggara, Program dan Data), Lilik Ernawati, M.H (Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan Pengembangan Pemilih ), Amiruddin Makruf, S.Sos (Divisi Logistik, Keuangan dan Kerumahtanggaan), Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik A Isnain, Kasubag Program dan Data Sukaryono, Kasubag Teknis dan Hupmas Juli Soeryo NC, S.Sos, Kasubag Hukum A Fauzan, serta staf program dan data.

Setelah sinkronisasi tersebut, kata Hairul Anam, KPU Bondowoso akan berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menyiapkan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso (Pilbup) Tahun 2018. Komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso penting untuk menyamakan persepsi tentang pembiayaan Pilbup 2018 karena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi KPU Bondowoso Junaidi, SH mengungkapkan, penyusunan anggaran Pilbup Bondowoso Tahun 2018 harus menggunakan prinsip efisiensi dan efektifitas, sehingga dalam sinkronisasi anggaran Pilkada 2018 tersebut juga memperhatikan urgensi anggaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium sesuai dengan kebutuhan riil Pilbup. “Prinsip efisiensi  dan efektivitas harus menjadi pertimbangan penting,” tegasnya.

Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Bondowoso Sukaryono menambahkan, KPU Bondowoso sudah melakukan empat kali rapat pleno pembahasan anggaran Pilbup Bondowoso Tahun 2018. Pembahasan tersebut dengan terus memperhatikan perubahan peraturan tentang peraturan-peraturan tentang penyusunan anggaran Pilkada maupun standar harga barang/jasa serta honorarium penyelenggaraan Pilkada. Salah satunya, KPU Bondowoso kembali harus menyelaraskan hasil pembahasan anggaran Pilbup sebelumnya dengan keputusan KPU tentang  standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium Pilkada.

Dalam rangka melaksanakan Pilkada Serentak, KPU RI telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan KPU Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain menyelaraskan anggaran dengan peraturan terbaru tersebut, KPU Bondowoso juga menyesuaikan dengan Peraturan KPU tentang Tahapan Pilkada, Pencalonan sampai dengan rekapitulasi perolehan suara, sehingga anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan riil Pilbup 2018. (idi/kar)

Mungkin Anda Menyukai