KPU Bondowoso Ikuti Bimtek SAKIP Bersama KPU Kota/Kabupaten se-Jawa Timur

Sidoarjo, Jumat (6/12). KPU Kota/Kabupaten se-provinsi Jawa Timur mengikuti “Bimbingan Teknis Susunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” pada hari Jum’at, 06 Desember 2019 yang bertempat di Hotel Swiss Bellin, Sidoarjo.

Dalam bimtek kali ini, KPU Provinsi Jawa Timur mengungkapkan akan melibatkan anggota KPU kabupaten/kota dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan demikian, paradigma anggota KPU tidak hanya fokus dalam pembuatan kebijakan dalam tahapan Pemilu maupun Pilkada, tetapi seluruh kebijakan yang terkait dengan kelembagaan.

 
Komisioner KPU kabupaten/kota harus peduli terhadap penyelenggaraan SAKIP”, kata Choirul Anam selaku ketua KPU Provinsi Jawa Timur.
SAKIP berperan penting karena  menjadi tolok ukur penilaian kelembagaan, Diharapkan kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pilkada juga dibarengi dengan kesuksesan dalam penyelenggaraan SAKIP.
Harapannya, KPU memperoleh penilaian SAKIP dengan nilai AA, sehingga perlu melibatkan seluruh komisioner dan kesekretariatan”, lanjutnya kembali.
Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq juga menyampaikan bahwa “Seluruh pencapaian KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum harus dimasukkan dalam SAKIP. Contohnya adalah dengan memasukkan keberhasilan peningkatan partisipasi dalam Pemilu, keberhasilan dalam penetapan calon terpilih serta pengelolaan logistik yang melibatkan puluhan juta lembar surat suara.
Tidak hanya itu sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, M. Eberta Kawima mengatakan “SAKIP merupakan hal yang biasa yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah. Setiap lembaga yang menerima anggaran APBN maupun APBD wajih menyelenggaran SAKIP dengan hasil akhir berupa LAKIP. Penyelenggaraan SAKIP yang baik dapat mengurangi pemborosan anggaran, serta mengurangi tindak pidana korupsi. Penyelenggaraan SAKIP juga merupakan implementasi tugas KPU dalam menjalankan tugasnya, yaitu menjabarkan program serta melaksanakan evaluasi penyelenggaran Pemilu.
“Tentunya dalam tingkatan kebijakan”, ungkapnya. (Ali/Toidin/Sheli)

Mungkin Anda Menyukai