‘KITA HANYA PUNYA WAKTU 5 HARI KERJA

Pasuruan. Tepat jam 19.00 WIB, Rapat Koordinasi Teknis PAW anggota DPR Kab/kota bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan di mulai dengan nara sumber tunggal, Insan Qoriawan Anggota KPU provinsi Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggara Periode 2019-2024, (8/12).

“PAW adalah hal yang mudah namun juga terkadang hal yang menyulitkan, karena memang banyak kepentingan ketika kita berbicara PAW, terutama PAW yang bukan karena meninggal dunia karena banyak kepentingan disana, kepentingan partai politik, itu pasti. Kepentingan calon pengganti dan faktor faktor lainnya, namun kalau kita berpedeoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU) 06 Tahun 2019 sebagai perubahan dari PKPU nomor 06 Tahun 2017 tentang  PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota maka semuanya akan mudah”.

Lebih lanjut Komisioner yang pernah jadi KPPS dan PPK tersebut  menegaskan bahwa kita bekerja harus mempunyai dasar hukum.

“Dasar hukum PAW mulai dari UU No 17 Tahun  2014 tentang MD3 yang telah di ubah ke UU nomor 22 tahun 2018 , UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 6 tahun 2019 Tentang PAW’. Kita harus bisa membaca PKPU  secara“legal drafting” sehingga tidak salah mengartikan atau memaknai PKPU.

“sesuai PKPU 06, kita hanya mempunyai waktu 5 (lima) hari kerja untuk menjawab surat pemberitahuan dari Pimpinan DPRD dengan lengkap dan akurat serta benar sejak surat pemberitahuan tersebut  kita terima. Oleh karena itu tolong di dokumentasikan tanggal berapa surat yang datang, jam berapa dan siapa pengirimnya, karena itu yang jadi dasar waktu kita memulai melaksanakan proses PAW dan waktu untuk menyelesaikannya”.   tegas  P. Insan yang juga dikenal  mantan komisioner KPU Kabupaten Pasuruan .

Pada Kesempatan berikutnya, Kabag Teknis dan hupmas KPU Provinsi Jatim memperkenalkan Aplikasi SIPAW yang baru.

“semua berkas dan kelengkapan lainya wajib di unggah dalam aplikasi SIPAW sehingga seluruh masyarakat bisa memantau proses PAW yang dilakukan KPU, hal ini sebagai wujud transparansi KPU kepada publik”

(rull)

Mungkin Anda Menyukai